Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

Penyelenggaraan Desentralisasi Kesehatan Oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 2011-2017


Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia yang telah berjalan selama
delapan belas tahun pasca reformasi merupakan pengalaman menarik ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    D4674D4674Perpustakaan Sekolah PascasarjanaTersedia
  • Perpustakaan
    Sekolah Pascasarjana
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    D4674
    Penerbit : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia yang telah berjalan selama
    delapan belas tahun pasca reformasi merupakan pengalaman menarik untuk
    dibahas dan menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi
    atas berbagai polemik dan masalah yang muncul. Pencapaian tiap daerah sangat
    bervariasi dalam merespon kebijakan tersebut. Desentralisasi kesehatan sejatinya
    memiliki implikasi positif terhadap semakin membaiknya derajat kesehatan
    masyarakat di daerah. Pasca pemekaran daerah, Kabupaten Tasikmalaya memiliki
    beban yang cukup besar dalam pembangunan termasuk sektor kesehatan.
    Penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan desentralisasi kesehatan di
    Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 2011-2017 yang bertujuan untuk
    menganalisis desentralisasi kesehatan dari aspek: kewenangan, sumber daya
    daerah, dan akses masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
    metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data
    dilakukan melalui: studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara mendalam.
    Teknik analisis data yang dilakukan meliputi: reduksi data, penyajian data, dan
    penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian terdiri dari: Bupati, Sekretaris
    Daerah, Ketua DPRD, Ketua Komisi IV, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang
    Kesehatan Masyarakat, Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas
    Kesehatan, Direktur RSUD, Kepala UPT Puskesmas, Bidan, Perawat, Nutrisonis,
    dan Tokoh Masyarakat.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi
    kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya belum berhasil. Hal tersebut diindikasikan
    oleh: rendahnya kemampuan daerah terutama kecilnya Pendapatan Asli Daerah
    (PAD) termasuk anggaran sektor kesehatan, tidak memacu inisiatif dan kreativitas
    daerah dalam mengelaborasi potensi daerah, ketergantungan terhadap pusat
    terutama dalam masalah anggaran dan rekrutmen aparatur kesehatan, dan belum
    tercapainya kemandirian daerah. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap mutu
    pelayanan kesehatan dasar dan derajat kesehatan masyarakat.
    Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya: pemenuhan anggaran
    minimal sektor kesehatan, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan dari
    berbagai jenis ketenagaan, baik secara kualitas maupun kuantitas, pemenuhan
    sarana dan prasarana baik di Puskesmas-puskesmas maupun Rumah Sakit Umum,
    pemerataan dan akses pelayanan yang bermutu. Sebagai temuan dalam penelitian
    ini, selain ketiga faktor yang dikaji, penyelenggaraan desentralisasi kesehatan di
    Kabupaten Tasikmalaya juga memerlukan: “political will” dan peningkatan
    kapasitas kelembagaan.

    Kata Kunci: Desentralisasi, Kesehatan, Desentralisasi Kesehatan, Kewenangan,
    Sumber Daya, Akses.

    ABSTRACT

    The implementation of decentralization in Indonesia which has been
    running for eighteen years post-reform is an interesting experience to be
    discussed and an important momentum for reflection and evaluation of various
    polemics and problems that arise. The achievements of each region vary greatly
    in responding to the policy. Decentralization of health actually has positive
    implications for the improving health status of the people in the regions. After the
    regional expansion, Tasikmalaya Regency has a considerable burden in
    development including the health sector.
    This research focused on the implementation of health decentralization in
    the Tasikmalaya District of West Java Province 2011-2017 which aims to analyze
    health decentralization from aspects: authority, regional resources, and
    community access. The method used in this study is a qualitative method with a
    phenomenological approach. Data collection techniques are carried out through:
    literature studies, field studies, and in-depth interviews. Data analysis techniques
    carried out include: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.
    Informants in the study consisted of: Regent, Regional Secretary, Chairperson of
    DPRD, Chairperson of Commission IV, Head of Health Office, Head of Public
    Health, Head of Planning, Evaluation, and Reporting Office of Health, Director
    of RSUD, Head of Community Health Center, Midwife, Nurse, Nutrisonis, and
    Community Leaders.
    The results of the study indicate that the implementation of health decentralization
    in Tasikmalaya District has not been successful. This is indicated by: low regional
    capacity, especially the small amount of Regional Original Income (PAD)
    including the health sector budget, does not spur regional initiative and creativity
    in elaborating regional potential, dependence on the center, especially on budget
    issues and recruitment of health apparatus, and not yet achieving regional
    independence. This condition has implications for the quality of basic health
    services and the degree of public health.
    The suggestions from the results of this study are the need for: meeting the
    minimum budget for the health sector, fulfilling the availability of health workers
    from various types of workforce, both in quality and quantity, fulfillment of
    facilities and infrastructure both in public health centers and public hospitals,
    equitable distribution and access to quality services . As a finding in this study, on
    the basis of phenomena on the three factors studied, the implementation of health
    decentralization in Tasikmalaya District requires: political will and increasing
    institutional capacity.

    Keywords: Decentralization, Health, Decentralization of Health, Authority,
    Regional Resources, Community Access
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi