• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Kajian Hukum Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Lembaga Pembiayaan Modal Ventura

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4683	D4683	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4683
  Penerbit	: Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	industri start-up ekonomi kreatif
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam praktek di Indonesia perusahaan modal ventura melaksanakan bisnisnya seperti perbankan. Bahwa sampat saat ini pada umumnya perusahaan modal ventura lebih banyak berpraktik sebagai pemberi kredit sebagaimana lazimnya praktik pemberian kredit perbankan. Semua persyaratan dan ketentuan yang diminta kepada perusahaan pasangan usaha tidak ubahnya seperti sebuah bank dalam memberikan kreditnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengelolaan pembiayaan dalam industri modal ventura untuk optimalisasi pembiayaan UMKM dalam rangka mewujudkan pembaharuan hukum lembaga pembiayaan modal ventura. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, dengan menyusun kerangka konsepsional, dengan merumuskan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini dilakukan secara deskriptifanalitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisanya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis normatif kualitatif. Peraturan yang ada belum dapat mengakomodir sistem modal ventura yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga pembiayaan pada umumnya. Pelaksanaan lembaga pembiayaan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM belum memberikan keadilan bagi UMKM dalam mengakses pembiaayan melalui lembaga pembiayaan modal ventura dalam rangka meningkatkan usahanya karena dalam praktek pembiayaan modal ventura sudah menyimpang dari karakteristiknya, tujuan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan terutama bagi UMKM belum tercapai. Konsep pembaharuan hukum lembaga pembiayaan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah dilakukan dengan cara pembentukan badan hukum pengelola dana (venture fund) oleh perusahaan modal ventura dan perlunya pengaturan yang lebih baik terkait pelaksanaan lembaga pembiayaan modal ventura untuk mengurangi potensi terjadinya redundance, overlapped dan counter productive. Seperti pengaturan terkait : perluasan kegiatan usaha industri modal ventura, kebijakan proses divestasi bagi industri modal ventura juga perlu dilakukan pembaharuan, penguatan permodalan industri modal ventura, perlu dibentuk peraturan mengenai teknis pelaksanaan modal ventura yang lebih terinci, terutama yang mengatur mengenai kontrak procedural perjanjian pembiayaan modal ventura dan perlu dilakukan pengawasan yang bersifat on site supervision dalam bentuk Pemeriksaan Langsung. Dengan pembaharuan hukum lembaga pembiayaan modal ventura akan tercipta industri modal ventura di Indonesia yang mencerminkan karakteristik modal ventura melalui kegiatan dukungan pendanaan pada industri start-up termasuk ekonomi kreatif. Abstract In practice in Indonesia, venture capital companies carry out their business like banking. That until now, in general, venture capital companies practice more as credit providers as is usual practice of providing bank loans. All terms and conditions requested by a business partner company are like a bank in giving credit. Therefore, a financing management in the venture capital industry is needed to optimize the financing of MSMEs in order to realize legal reform of venture capital financing institutions. Method The approach used is normative juridical namely legal research that uses secondary data sources, by drawing up a conceptual framework, by formulating the provisions contained in the Laws and Regulations that form the basis of research. The research specifications used in this study were carried out in a descriptive-analytical manner, namely research that described the events being studied and then analyzed them based on the facts in the form of secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis method used in this study is a qualitative normative juridical analysis method. Existing regulations have not been able to accommodate venture capital systems that have different characteristics from financial institutions in general. The implementation of venture capital financing institutions as an alternative financing for MSMEs has not provided justice for MSMEs in accessing financing through venture capital financing institutions in order to improve their business because in the practice of venture capital financing has deviated from its characteristics, the goal of venture capital is not yet reached. The concept of managing venture capital companies as an alternative financing for small and medium micro enterprises in the context of legal reform of venture capital financing institutions is carried out by establishing a venture fund by venture capital companies and the need for better regulation related to the implementation of venture capital financing institutions to reduce the potential for redundance, overlapped and counter productive. Like related arrangements: expansion of venture capital industry business activities, policy divestment process for venture capital industries also needs to be renewed, strengthening capital of the venture capital industry, regulations on technical implementation of venture capital need to be established, especially those governing procedural contracts for capital financing agreements. venture and needs to be carried out on site supervision in the form of Direct Inspection. With legal reform, venture capital financing institutions will create a venture capital industry in Indonesia that reflects the characteristics of venture capital through funding support activities in the start-up industry including the creative economy

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.