• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Pelindungan Hukum Dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Pelaku Seni Pertunjukan Dalam Perspektif Ekonomi Digital

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4694	D4694	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4694
  Penerbit	: Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	ekspresi budaya tradisional pelaku pertunjukan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ABSTRAK Pelindungan hukum bagi pelaku seni pertunjukan yang bersumber dari ekspresi budaya tradisional di Indonesia masih kurang populer dibandingkan dengan pencipta. Pasang surut kesenian tradisional sangat ditentukan oleh para pelaku seni. Terlebih lagi, dewasa ini kegiatan pengumuman dan mengomunikasikan seni pertunjukan dengan mudah dilakukan melalui media digital. Pelindungan kekayaan intelektual dan pelestarian kebudayaan sering menjadi dua kubu yang saling bertolak belakang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengevaluasi dan menganalisis teori hukum yang dapat digunakan sebagai ratio legis untuk melindungi seni pertunjukan Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan Hak Cipta Komunal di Indonesia. Kedua, menerapkan prinsipprinsip hukum pemanfaatan Hak Ekonomi pelaku seni pertunjukan yang tergolong sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Ketiga, merumuskan konsep hukum yang paling sesuai untuk pemanfaatan karya cipta seni pertunjukan yang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional dalam mewujudkan pembangunan ekonomi digital untuk memenangi kompetisi kekayaan intelektual di dunia. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Agar lebih memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat komunitas lokal pelaku seni pertunjukan, diperlukan pula metode yuridis empiris khususnya yuridis sosiologis dan yuridis antropologis. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan dan informasi yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, pelindungan seni pertunjukan Ekspresi Budaya Tradisional yang merupakan Hak Cipta Komunal di Indonesia sangat tepat menggunakan teori hak inklusif. Kedua, terdapat lima prinsip yang harus dipegang teguh dalam pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional: prinsip pelindungan defensif; prinsip pelindungan EBT lintas batas negara; prinsip menghargai karya cipta baru; prinsip penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional secara efektif di bidang seni pertunjukan; dan prinsip penyusunan kontrak yang menguntungkan para pihak. Adapun hasil penelitian yang ketiga adalah, konsep hukum yang paling sesuai untuk pemanfaatan karya cipta seni pertunjukan yang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional dalam mewujudkan pembangunan ekonomi digital adalah konsep remunerasi digital. Peneliti menyarankan untuk meregulasi hak inklusif dalam suatu Peraturan Pemerintah. Prinsip efektivitas dalam penggunaan Ekspresi Budaya tradisional memerlukan terbentuknya pedoman tertulis oleh komunitas budaya setempat. Dalam hal implementasi remunerasi digital diperlukan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Ekspresi Budaya Tradisional yang akan menerima kuasa dari para pelaku seni pertunjukan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Kata Kunci: ekspresi budaya tradisional, pelaku pertunjukan, ekonomi digital ABSTRACT Nowadays, Indonesian performer of art, originating from Traditional Cultural Expressions (TCEs), enjoys less legal protection compared with the creator, as a copyright holder. The traditional arts performer, however, contributes significantly to traditional arts preservation. This condition bears importance to society because of digital media, which make it easier to announce and communicate the performing arts. Intellectual property protection and cultural preservation are two opposing poles in many conditions. According to this, firstly, this study aims to evaluate and analyze legal theories used as Indonesian ratio legis in protecting the performing arts derived from TCEs as communal copyright. Secondly, this research aims to identify legal principles that govern the utilization of performers’ economic rights under the TCEs regime. Thirdly, the study also aims to formulate a suitable legal concept for the utilization of performing arts under the classification of TCEs, which can develop digital economic aspect, which also, lead to domination in the worldwide intellectual property competition. The first part of this research used the normative-juridical approach. Other parts of this research were the extraction of empiric-juridical study, which is essential to have a better understanding of the living values of the local community that govern performers of the performing arts. The specification of the empirical method was legal-sociology and legal-anthropological approach. Furthermore, this research involves a collection and study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The materials are obtained is processed and analyzed with qualitative methods and presented in a descriptive analytical form. This study concludes that the theory of inclusive right is suitable to protect the communal copyright of performing arts of TCEs, in Indonesia. There are five principles in the utilization of TCEs: defensive protection principle; TCEs protection principle across national borders; respecting new copyrighted works principle; Effective TCEs usage principle; and beneficial contract principle. The legal concept of digital remuneration is suitable to be used in the utilization of the performing arts under the category of TCEs for realizing digital economic development. According to the research results, the Indonesian government has to involve inclusive rights in its regulations. Principles of effectiveness in the use of TCEs requires the formation of written guidelines by the local cultural community. In terms of digital remuneration implementation, it is necessary to establish a TCEs collective management organization provided for receiving mandates from performers to collect, manage, and distribute royalties. Keywords: traditional cultural expressions, performers’ right, digital economy

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.