Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

No image available for this title

Text  

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ABSTRAK

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut, mengakibatkan sistem pemerintahan ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    D4706D4706Perpustakaan Sekolah PascasarjanaTersedia
  • Perpustakaan
    Sekolah Pascasarjana
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    D4706
    Penerbit : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    UUD NRI Tahun 1945
    pengawasan DPR
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ABSTRAK

    Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut, mengakibatkan sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem presidensil. Adanya perubahan sistem pemerintahan tersebut berdampak pada fungsi pengawasan yang dimiliki DPR. Pada saat yang sama, DPR merupakan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berdasarkan hal itu, tulisan ini menjawab persoalan mengenai pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang berdasarkan kedaulatan rakyat menurut UUD NRI Tahun 1945.
    Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui uraian deskripsi analitis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang melalui tahap inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum, dan penemuan asas-asas hukum. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui logika deduktif dengan penyajian secara komprehensif dan sistematis. Dalam menganalisis data yang didapat, digunakan beberapa jenis interpretasi meliputi: interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan/atau interpretasi menurut penetapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa, telah terjadi pergeseran pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan dalam sistem pemerintahan presidensil harus mengarah pada upaya mewujudkan kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Pengawasan DPR tersebut harus dilakukan secara terpadu, baik secara internal maupun secara eksternal. Badan Legislasi selaku pusat pembentukan undang-undang dapat menjadi koordinator dalam pelaksanaan pengawasan DPR dimaksud. Masyarakat dapat berartisipasi dalam pengawasan dimaksud, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk meningkatkan kinerja DPR di bidang pengawasan, peranan sistem pendukung keahlian merupakan suatu keharusan. DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dapat menggunakan metode PLS sebagai sarana untuk mengevaluasi kualitas undang-undang yang berlaku.

    Kata kunci: UUD NRI Tahun 1945, pengawasan DPR, dan PLS.


    ABSTRACT

    Changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia changed the Indonesian constitutional system. This change resulted in the Indonesian system of government turning into a presidential system. The change in the government system has an impact on the oversight function of the House of Representative. At the same time, the House of Representatives is the holder of the power to form a statute. Based on this, this paper answers the issue of DPR oversight of the implementation of laws based on popular sovereignty according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
    The type of research used is normative juridical through a description of analytical descriptions. This research was conducted to find out the House of Representative oversight of the implementation of the law through the stages of legal inventory, legal synchronization, and the discovery of legal principles. This study uses qualitative analysis through deductive logic with a comprehensive and systematic presentation. In analyzing the data obtained, several types of interpretations are used including: grammatical interpretation, systematic interpretation, and/or interpretation according to the stipulation of a statutory provision.
    Based on the results of this study it is known that, there has been a shift in the implementation of the control function carried out by the House of Representative. The House of Representatives control of the implementation of statutes carried out in the presidential system of government must lead to efforts to realize power in forming statutes. The House of Representative control must be carried out in an integrated manner, both internally and externally. The Legislation Body as the center of law formation can be the coordinator in the implementation of the House of Representatives control. Communities can participate in the intended control, both directly and indirectly. To improve the performance of the House of Representative in the field of control, the role of the expertise support system is a must. The House of Representative in controlling the implementation of the statute can use the PLS method as a means of evaluating the quality of applicable statutes.

    Keywords: 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the control of the DPR, and PLS.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi