• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  P00002S	D4489		Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4489
  Penerbit	: ., 2017
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	D4489
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Rahman Amin

• v ABSTRAK Disertasi ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap beberapa masalah berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana Narkotika. Terdapat dua masalah pokok yang menjadi objek penelitian, pertama, bagaimanakah pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedua bagaimanakah perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Masalah-masalah tersebut diangkat sebagai objek penelitian karena hingga saat ini pengaturan dan perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama dalam praktik peradilan pidana dirasakan tidak memadai sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana Narkotika. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, serta ditunjang dengan penelitian hukum empiris untuk mengkaji efektifitas penerapan hukum. Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research), serta ditunjang dengan penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer. Analisis data secara yuridis-kualitatif, data hasil penelitian diklasifikasikan menurut jenisnya, setelah itu dianalisis melalui metode interpretasi, kemudian diekspalanasi, dikonstruksikan dan diberikan argumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun tidak memberikan pengaturan yang memadai, sehingga dalam praktik peradilan menimbulkan perbedaan persepsi antara penegak hukum dalam menentukan saksi pelaku yang bekerjasama. Konsep pengaturan pada masa mendatang perlu dirumuskan kembali definisi saksi pelaku yang bekerjasama dengan mencantumkan dengan tegas syarat-syarat untuk menentukan saksi pelaku yang bekerjasama sejak tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan pidana. Perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun pengaturannya belum memadai berkaitan dengan ruang lingkup perlindungan, bentuk-bentuk perlindungan, dan mekanisme perlindungan yang tidak efektif dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama. Konsep perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama pada masa mendatang dengan memperluas ruang lingkup perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana pada kasus yang berbeda, perluasan bentuk-bentuk perlindungan, dan penerapan model perlindungan hukum komprehensif melalui pendekatan sistem peradilan pidana sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum selama proses peradilan pidana. vi ABSTRACT This dissertation is a result of research and study of some problems relating to regulatory and legal protection of justice collaborators in exposing narcotics crime. There were two major problems as the research object. First, how is the regulatory of justice collaborators in narcotics crime case in the Indonesian criminal justice system? Second, how is the legal protection of justice collaborators in narcotics crime case in the Indonesian criminal justice system? The problems were raised as the research object because untill now the regulatory and legal protection of justice collaborators in criminal justice practices has been perceived as inadequate and as such it was unable to provide both legal certainty and legal protection security to those justice collaborators in exposing narcotics crime. This dissertation research was a normative legal research, that is, a research directed to written regulations, and supported by an empirical legal research in order to study the effectiveness of the implementation of laws. The data collection technique to obtain secondary data was carried out by a library research, and supplemented by a field research to obtain primary data. Data analysis was by a juridical-qualitative method. The data of research findings was classified according to their types and then analyzed by an interpretive method, explained, constructed, and provided with an argumentation so that the conclusion could be drawn. The dissertation research result revealed that the regulatory of justice collaborators in narcotics crime case in the Indonesian criminal justice system has been provided for in Law Number 31 of 2014. However, the Law does not contain adequate provisions and thus in court practices there arise some differences in perceptions among law enforcers in determining justice collaborators. The concept of regulatory in the future has to reformulate the definition of justice collaborators by specifying explicitly the requirements for deciding justice collaborators since the stages of investigation, prosecution, trial, and execution of verdict. The legal protection of justice collaborators in narcotics crime case in the Indonesian criminal justice system is provided for in Law Number 31 of 2014. However, the Law does not contain adequate provisions concerning the scope of protection, forms of protection, and mechanism of protection that is effective in providing protection to justice collaborators. The concept of the legal protection of justice collaborators in the future has to widen the scope of protection to those justice collaborators in exposing different criminal cases, extending the forms of protection, and applying a comprehensive model of legal protection by a criminal justice system approach in order to provide a guarantee of legal protection during a criminal justice process.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.