• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAHAN TIMOR LESTE

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150700207	352.3 Oli i/R.17.181	Perpustakaan Pusat (REF.17.181)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	352.3 Oli i/R.17.181
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	vii,; 146 hlm,; 29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	352.3
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebijakan,penyelewengan,Pengadaan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Josefina Alves de Oliveira

• Penunjukan langsung, kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan barang dan jasa masih terjadi secara masif dalam sistem pengadaaan barang dan jasa pada pemerintahan Timor Leste maka sebagai salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dimana Kebijakan ini diharapkan berjalan dengan efektif dan berkontribusi pada penyelengaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya penyelewengan pada sistem pengadaan yang kerap terjadi.Penelitian ini dilakukan di Timor Leste dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pernerintah di Timor Leste. Hasil penelitian menunjukan bahwa lmplementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan Timor Leste masih menunjukkan hasil yang belum optimal yang ditunjukkan oleh ketidakberhasilan pemerintah dalam mengurangi penyelewengan-penyelewangan yang terjadi dalam sistem pengadaan barang dan jasa dimana muncul banyak kasus korupsi pada institusi-institusi pemerintahan yang ada dan melibatkan para pejabat negara pada beberapa tahun belakangan. Rekomendasi yang penulis berikan adalah kedepannya pemerintah hams lebih menfokuskan perhatiannya pada perencanaan yang matang dan terintegrasi, mengembangkan sumberdaya manusia yang handal dibidangnya, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah yang ada dan proses pelakasanaan tenderisasi lebih terbuka untuk umum.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.