• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat (studi kasus pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (pnpm mandiri perkotaan) di badan perencanaan daerah kota cimahi

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001110700103	302.2 Roh p/P.10	Perpustakaan Pusat (REF.P.10)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	302.2 Roh p/P.10
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	192 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	302.2 Roh p/P.10
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penelitian ini menghasilkan atau menemukan bahwa t
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Rohayati, Iroh

• ABSTRAK Penelitian tentang pola komunikasi ini berawal dari pengamatan terhadap realitas yang terjadi pada hubungan antara pemerintah daerah (Bapeda) di Kota Cimahi dan masyarakat yang dianggap kurang sinergis dan partisipatif. Kemudian dari hasil pengamatan tersebut ditemukan permasalahan, yaitu bahwa pemerintah ternyata menjalankan komunikasi yang sangat formal, dan top-down atau hierarkis juga tidak terlibat dengan masyarakat secara intens sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Dasar teoretik yang digunakan untuk menganalisis masalah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat ini adalah pendekatan komunikasi organisasional yang memiliki pengertian suatu proses komunikasi insane yang terlibat dalam suatu organisasi. Sementara secara umum, tujuannya adalah memperoleh temuan yang memiliki signifikansi organisasional yang berfungsi sebagai penyadaran, pemberdayaan atau transformasi sosial. Penelitian ini juga diteropong oleh pendekata komunikasi partisipatif yang menjelaskan bahwa komunikasi dialogis adalah syarat tarcapainya partisipasi masyarakat. Selain itu, secara metodologis digunakan dimensi ontologism, yaitu berusaha menganalisis pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat sebagai suatu realitas hubungan yang semu atau tidak terbuka dan kurang mengakomodasi aspirasi masyarakat, ini terjadi karena ada system nilal, aturan, peranan, dan norma yang dimiliki pemerintah sebagai bagian dari system organisasi. Sementara melalui dimensi epistemology dijelaskan interaksi peneliti dan objek penelitian yang diteliti dengan tujuan menemukan permasalah komunikasi atau hambatan-hambatan komunikasi, pola komunikasi pemerintah dan masyarakat, dan kesadaran partisipatif masyarakat. Metode penelitian kualitatif ini digall melalui studi kasus dan wawancara mendalam (indepth interview). Penelitian ini menghasilkan atau menemukan bahwa telah terjadi pola komunikasi yang tidak sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki keterlibatan pemerintah secara optimal, karena itu peneliti menyarankan agar pola komunikasi pemerintah yang formal dan top-down dilengkapi dengan komunikasi yang partisipatif yang bersifat dialogis dan menghendaki kesetaraan di antara ke dua belah pihak.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.