Detail Cantuman

Image of Pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat (studi kasus pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (pnpm mandiri perkotaan) di badan perencanaan daerah kota cimahi

 

Pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat (studi kasus pada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (pnpm mandiri perkotaan) di badan perencanaan daerah kota cimahi


ABSTRAK

Penelitian tentang pola komunikasi ini berawal dari pengamatan terhadap
realitas yang terjadi pada hubungan antara ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001110700103302.2 Roh p/P.10Perpustakaan Pusat (REF.P.10)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    302.2 Roh p/P.10
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    192 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    302.2 Roh p/P.10
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ABSTRAK

    Penelitian tentang pola komunikasi ini berawal dari pengamatan terhadap
    realitas yang terjadi pada hubungan antara pemerintah daerah (Bapeda) di Kota
    Cimahi dan masyarakat yang dianggap kurang sinergis dan partisipatif. Kemudian
    dari hasil pengamatan tersebut ditemukan permasalahan, yaitu bahwa pemerintah
    ternyata menjalankan komunikasi yang sangat formal, dan top-down atau hierarkis
    juga tidak terlibat dengan masyarakat secara intens sesuai dengan harapan dan
    keinginan masyarakat.

    Dasar teoretik yang digunakan untuk menganalisis masalah pola komunikasi
    antara pemerintah dan masyarakat ini adalah pendekatan komunikasi organisasional
    yang memiliki pengertian suatu proses komunikasi insane yang terlibat dalam suatu
    organisasi. Sementara secara umum, tujuannya adalah memperoleh temuan yang
    memiliki signifikansi organisasional yang berfungsi sebagai penyadaran,
    pemberdayaan atau transformasi sosial.

    Penelitian ini juga diteropong oleh pendekata komunikasi partisipatif yang
    menjelaskan bahwa komunikasi dialogis adalah syarat tarcapainya partisipasi
    masyarakat. Selain itu, secara metodologis digunakan dimensi ontologism, yaitu
    berusaha menganalisis pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat sebagai
    suatu realitas hubungan yang semu atau tidak terbuka dan kurang mengakomodasi
    aspirasi masyarakat, ini terjadi karena ada system nilal, aturan, peranan, dan norma
    yang dimiliki pemerintah sebagai bagian dari system organisasi. Sementara melalui
    dimensi epistemology dijelaskan interaksi peneliti dan objek penelitian yang diteliti
    dengan tujuan menemukan permasalah komunikasi atau hambatan-hambatan
    komunikasi, pola komunikasi pemerintah dan masyarakat, dan kesadaran partisipatif
    masyarakat. Metode penelitian kualitatif ini digall melalui studi kasus dan
    wawancara mendalam (indepth interview).

    Penelitian ini menghasilkan atau menemukan bahwa telah terjadi pola
    komunikasi yang tidak sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki
    keterlibatan pemerintah secara optimal, karena itu peneliti menyarankan agar pola
    komunikasi pemerintah yang formal dan top-down dilengkapi dengan komunikasi
    yang partisipatif yang bersifat dialogis dan menghendaki kesetaraan di antara ke dua
    belah pihak.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi