Detail Cantuman

Image of Penyelenggaraan Desentralisasi Sektor Kelautan di Provinsi Maluku

 

Penyelenggaraan Desentralisasi Sektor Kelautan di Provinsi Maluku


Penelitian ini ten tang Penyelenggaraan Desentralisasi Sektor Kelautan di
Provinsi Maluku. Penelitian ini didasarkan pad a fenomena bahwa ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001130700024320 Tal p/R.17.73Perpustakaan Pusat (REF.17.73)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 Tal p/R.17.73
    Penerbit Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xii,;152 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 Tal p
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini ten tang Penyelenggaraan Desentralisasi Sektor Kelautan di
    Provinsi Maluku. Penelitian ini didasarkan pad a fenomena bahwa telah terjadi proses
    penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan sumber daya alam di daerah
    sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan. Konsep desentralisasi masih bersifat
    simetris, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh pemerintah
    daerah dan masyarakat daerah pada berbagai tingkatan. Kebijakan ini masih
    bemuansa sentralistik dan masih kental dengan paradigma pembangunan yang bersifat
    top-down, sehingga menimbulkan multi tafsir, implikasinya pada tataran aplikasi
    kurang sesuai dengan kebutuhan publik yang mendasar, kondisi ini selaras dengan
    teori pusat-daerah yang sernakin memperkuat posisi daerah semakin ketergantungan
    kepada pusat.

    Dengan .menggunakan penelitian kualitatif serta pengolahan data dengan
    metode analisis deskriptif, dengan maksud menjawab pertanyaan penelitian yakni
    Sejauhmana penyelenggaraan desentralisasi sektor kelautan, Kesiapan sumber daya
    manusia dan sumber daya keuangan serta partisipasi masyarakat di Provinsi Maluku.
    Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, Observasi dan
    wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari Pemerintah daerah,
    Anggota DPRD, Lembaga swadaya masyarakat, pegawai pelaksana teknis dan
    Asosiasi nelayan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelengaraan Desentralisasi Sektor
    Kelautan di Provinsi Maluku sangat ditentukan oleh tiga aktivitas utama yakni
    bagaimana dinamika penyelenggaraan pemerintahan, kesiapan sumber daya manusia
    dan sumber keuangan dan partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan berkenaan
    dengan penataan, memaharni tujuan dan fungsi organisasi, kemampuan melakukan
    komunikasi dan berkerja sama yang dilandasi pembagian kerja berdasarkan
    wewenang, transparansi informasi, untuk mendukung suatu proses pemerintahan,
    ketersediaan sumber daya manusia dan kesiapan sumber daya keuangan serta
    keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

    Dengan demikian, konsep baru yang dibangun dan berguna bagi pengembangan
    ilmu sosial terutama terutama ilmu pemerintahan adalah desentralisasi yang berikan
    kepada daerah harusnya devolusi bukan administrasi sehingga sesuai dengan
    semangat dan tuntutan desentralisasi masa kini. Pada akhimya bahwa, temuan baru
    dalam penelitian ini adalah dengan pemberian desentralisasi politik maka daerah akan
    leluasa mengurus sumber daya alam dan mengatur penyelenggaraan daerah
    berdasarkan kebutuhan dan pelayanan publik yang diinginan oleh masyarakat di
    daerah.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi