Detail Cantuman

Image of Formulasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga : Studi Kasus Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014

 

Formulasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga : Studi Kasus Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014


Maraknya pennasalahan sosial yang saat ini terjadi merupakan akumulasi
dari rentannya kondisi keluarga di Jawa Barat terhadap gangguan yang ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030007606320 Dia f/.17.52Perpustakaan PusatTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 Dia f/.17.52
    Penerbit Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xviii,; 152 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320 Dia f
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    2016
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    Tesis
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Maraknya pennasalahan sosial yang saat ini terjadi merupakan akumulasi
    dari rentannya kondisi keluarga di Jawa Barat terhadap gangguan yang datang dari
    dalam dan luar sebuah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam
    masyarakat yang menjadi pelindung pertama seorang anak, pembentuk karakter
    dan kualitas kehidupan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa
    kekuatan sebuah negara sangat bergantung dari ketahanan tiap keluarga.

    Melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
    2014, diharapkan dapat diwujudkan ketahanan keluarga. Perda ini merupakan
    peraturan daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang Ketahanan
    Keluarga dan dinilai sebagai sebuah terobosan kebijakan di sektor hulu.

    Penelitian ini mengungkapkan: (1) Bagaimana proses fonnulasi kebijakan
    tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga; (2) Siapa atau pihak mana yang
    berpengaruh dan terlibat dalam proses fonnulasi kebijakan tersebut.

    Pendekatan yang dilakukan dalam analisis kebijakan adalah dengan
    menggunakan Model Sistem. Dimana, elemen yang menjadi faktor lingkungan
    internal dan ekstemal sebagai masukan (inputs) adalah: (a) Kondisi keluarga dan
    kondisi sosial masyarakat Jawa Barat, (c) Ancaman serius terhadap keluarga, baik
    terhadap individu anggota keluarga, hubungan dalarn keluarga, fungsi keluarga,
    maupun institusi keluarga itu sendiri (d) Ratifikasi dan implementasi kebijakan
    public internasional, yang belum tentu sesuai dengan agama dan kearifan lokal.

    Selanjutnya yang merupakan tuntutan (demands) dan dukungan (support)
    agar masukan di atas ditindaklanjuti ke dalam proses politik yang melahirkan
    kebijakan pemerintah, adalah adanya: (a) Visi misi pembangunan Provinsi Jawa
    Barat, (b) Peraturan daerah tentang perempuan dan anak, (c) Kepemimpinan
    politik yang berpihak kepada keluarga, (d) Dukungan Pemerintah Kabupaten dan
    Kota, (e) Dukungan para pihak yang berkaitan erat dengan keluarga

    Masukan, tuntutan dan dukungan menjadi dasar dilakukannya sebuah
    proses politik yang melibatkan pelaku kebijakan, yaitu Pemerintah Provinsi
    (Pemprov) dan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang menghasilkan kebijakan public
    tentang Penyelenggaraan Pembangunan KetahananKeluarga.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi