• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Formulasi Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga : Studi Kasus Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007606	320 Dia f/.17.52	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Dia f/.17.52
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xviii,; 152 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Dia f
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	2016
  Subyek	Maraknya pennasalahan sosial yang saat ini terjadi
  Info Detil Spesifik	Tesis
  Pernyataan Tanggungjawab	Diah Nurwitasari

• Maraknya pennasalahan sosial yang saat ini terjadi merupakan akumulasi dari rentannya kondisi keluarga di Jawa Barat terhadap gangguan yang datang dari dalam dan luar sebuah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi pelindung pertama seorang anak, pembentuk karakter dan kualitas kehidupan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa kekuatan sebuah negara sangat bergantung dari ketahanan tiap keluarga. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014, diharapkan dapat diwujudkan ketahanan keluarga. Perda ini merupakan peraturan daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang Ketahanan Keluarga dan dinilai sebagai sebuah terobosan kebijakan di sektor hulu. Penelitian ini mengungkapkan: (1) Bagaimana proses fonnulasi kebijakan tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga; (2) Siapa atau pihak mana yang berpengaruh dan terlibat dalam proses fonnulasi kebijakan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam analisis kebijakan adalah dengan menggunakan Model Sistem. Dimana, elemen yang menjadi faktor lingkungan internal dan ekstemal sebagai masukan (inputs) adalah: (a) Kondisi keluarga dan kondisi sosial masyarakat Jawa Barat, (c) Ancaman serius terhadap keluarga, baik terhadap individu anggota keluarga, hubungan dalarn keluarga, fungsi keluarga, maupun institusi keluarga itu sendiri (d) Ratifikasi dan implementasi kebijakan public internasional, yang belum tentu sesuai dengan agama dan kearifan lokal. Selanjutnya yang merupakan tuntutan (demands) dan dukungan (support) agar masukan di atas ditindaklanjuti ke dalam proses politik yang melahirkan kebijakan pemerintah, adalah adanya: (a) Visi misi pembangunan Provinsi Jawa Barat, (b) Peraturan daerah tentang perempuan dan anak, (c) Kepemimpinan politik yang berpihak kepada keluarga, (d) Dukungan Pemerintah Kabupaten dan Kota, (e) Dukungan para pihak yang berkaitan erat dengan keluarga Masukan, tuntutan dan dukungan menjadi dasar dilakukannya sebuah proses politik yang melibatkan pelaku kebijakan, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang menghasilkan kebijakan public tentang Penyelenggaraan Pembangunan KetahananKeluarga.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.