Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DI INDONESIA

Miru, Ahmadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

IKLAN TELEVISI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

Wibowo, Mardian

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA INDUSTRI KEUANGAN BANK SYARIAH (IKBS) DI KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI PIHAK PEMBERI PINJAMAN (KREDITUR)

ARIE PANDU BASKORO - Dr. Hj. Renny Supriyatni, SH., MH. - H. Agus Takaryawan, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI YANG DIAKIBATKAN OLEH PERUBAHAN IKLIM DAN LINGKUNGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

ANISA FAUZIAH - Dr. Irawati Handayani, S.H., LL.M. - Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK KEPADA BURUH YANG MEMPERJUANGKAN HAKNYA DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN"

Manurung, Jonathan Wijaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PELINDUNGAN INVESTOR PEMEGANG MTN (MEDIUM TERM NOTES) DI INDONESIA DALAM HAL GAGAL BAYAR AKIBAT KELALAIAN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI ARRANGER DIKAITKAN DENGAN HUKUM PASAR MODAL

Agus Suwandono, S.H., LL.M - Arianto, Dimas Dhani - Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Perbankan : Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Fakhriah, Efa Laela - Mulyati, Etty

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG MENGGUNAKAN JASA PINJAMAN UANG ONLINETERKAITDENGANDATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM PERDATA

Celina Winanti - Ema Rahmawati, S.H., M.H - H. Artaji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREATOR MANGA TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL YANG MENJADIKAN KARYANYA SEBAGAI MEME COMIC DIKAITKAN DENGAN HAK EKSKLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Muhammad Amirulloh, S.H.,M.H - Dr. U. SudjanaS.H.,M.Si. - MEGA YULIANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dualisme Kewenangan Dalam Bidang Pertanahan Di Pulau Batam Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penguasaan Tanah Bagi Masyarakat Perkampungan Tua

Dian Arianto - Hj. Yani Pujiwati - I Gde Pantja Astawa - Zainal Muttaqin

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DI INDONESIA

IKLAN TELEVISI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA INDUSTRI KEUANGAN BANK SYARIAH (IKBS) DI KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI PIHAK PEMBERI PINJAMAN (KREDITUR)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI YANG DIAKIBATKAN OLEH PERUBAHAN IKLIM DAN LINGKUNGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK KEPADA BURUH YANG MEMPERJUANGKAN HAKNYA DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN"

TINJAUAN YURIDIS PELINDUNGAN INVESTOR PEMEGANG MTN (MEDIUM TERM NOTES) DI INDONESIA DALAM HAL GAGAL BAYAR AKIBAT KELALAIAN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI ARRANGER DIKAITKAN DENGAN HUKUM PASAR MODAL

Penyelesaian Sengketa Perbankan : Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG MENGGUNAKAN JASA PINJAMAN UANG ONLINETERKAITDENGANDATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM PERDATA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREATOR MANGA TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL YANG MENJADIKAN KARYANYA SEBAGAI MEME COMIC DIKAITKAN DENGAN HAK EKSKLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dualisme Kewenangan Dalam Bidang Pertanahan Di Pulau Batam Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penguasaan Tanah Bagi Masyarakat Perkampungan Tua

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi