• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JALUR SEPEDA DI KOTA BANDUNG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007394	351 Muh i/R.17.142	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Muh i/R.17.142
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	x,;115 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	2016
  Subyek	Implementasi, Kebijakan, Jalur Sepeda, Kota Bandun
  Info Detil Spesifik	Tesis
  Pernyataan Tanggungjawab	MUHAMMAD ESA PERDANA

• Penelitian tentang implementasi kebijakan jalur sepeda di Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 32 Tentang Jalur Sepeda pada Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung menjelaskan tentang syarat-syarat implementasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung dilakukan untuk memastikan jalur sepeda di Kota Bandung berjalan dengan efektif. Namun . pada kenyataanya, jalur sepeda masih dilalui sepeda motor, cat jalur sepeda yang mulai Iuntur, jalur sepeda yang beralih fungsi, dan jalur sepeda sebagai lahan parkir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian induktif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara mendalam. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan pihak-pihak yang terkait dalam implernentasi kebijakan jalur sepeda. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dipaparkan dengan langkah-langkah yang meliputi: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori dari Van Meter Dan Van Horn tentang syarat-syarat implementasi yaitu: standar dan tujuan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah implementasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Bandung belum sesuai dengan syarat-syarat implementasi kebijakan yaitu standar dan tujuan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, kondisi sosial, ekonomi dan politik. namun perlu dilakukan penguatan pada sumber daya anggaran, komposisi pelaksana, serta kondisi infrastruktur jalur sepeda yang ada di Kota Bandung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.