• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

SEKSUALITAS DAN KEKUASAAN PEMERINTAH (Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pelacuran di Kota Bandung)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007605	320 Tez s/R.17.76	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Tez s/R.17.76
  Penerbit	Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xvi,; 208 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Tez s
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	2016
  Subyek	Seksualitas, Pemerintah, Kebijakan, Penanganan, Pe
  Info Detil Spesifik	Tesis
  Pernyataan Tanggungjawab	Teza Yudha

• Gagasan tentang seksualitas sebagai sebuah realitas yang dirasakan tabu kini telah mendapatkan tempatnya untuk diperbincangkan. Seksualitas dijadikan ajang rekreasi serta suatu keniscayaan biologis sebagai pelampiasan hasrat dan nafsu birahi yang hakiki, namun di sisi lain seksualitas juga direpresi. Sampai kemudian Foucault memperlihatkan bahwa seksualitas bukanlah semata dorongan yang bersifat biologis, tetapi merupakan bentuk prilaku dan pikiran yang ditundukan atau ditempa oleh relasi-relasi kekuasaan yang dijalankan untuk tujuan­ tujuan yang lain di luar kepentingan seksualitas itu sendiri. Kekuasaan inilah yang digunakan sebagai "kontrol sosial", keputusan hukum, bingga pengaturan pemerintah terhadap kebebasan seksualitas melalui tindakan represif. t Pengaturan seksualitas masyarakat yang dipaksakan secara sah oleh pemerintah terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Pemerintahan di daerah meratifikasinya dengan membuat berbagai kebijakan yang dituangkan melalui peraturan daerah. Dengan muatan politis dan alasan menganggu ketertiban, segala tindak tanduk pemenuhan hasrat di luar dari yang sudah termaktub dalam aturan­ aturan yang disahkan oleh pemerintah langsung dihabisi. Padahal secara fenomenologis yang seringkali terjadi justru sebaliknya, semakin seksualitas dilarang bebas justru dengan sendirinya seksualitas akan mencari jalan-jalan kebebasan. Maka seks bebas melebur diri menjadi pelacuran atau prostitusi, yang tumbuh dan berkembang bersama globalisasi yang tidak dapat ditolak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisa fenomena'seksualitas dan keterkaitannya dengan kekuasaan pemerintah berikut aspek-aspek yang melingkupinya. Kota Bandung merupakan kota besar dan salah satu kota tujuan pariwisata di Indonesia dengan jumlah wanita pekerja seks yang cukup banyak. Salah satu lokasi pelacuran yang cukup terkenal di Kota Bandung yaitu Saritem, meski pada Tahun 2007 silam telah resmi disegel dan ditutup. Namun, pembubaran lokasi tersebut tidak serta merta menyelesaikan dan menghabisi fenomena pelacuran di Kota Bandung. Hasil penelitian dapat digambarkan bahwa sampai saat ini meskipun Kota Bandung telah menutup lokasi pelacuran terbesarnya, serta sudah selama satu dasawarsa lebih melakukan penanganan pelacuran melalui Perda Nomor 3 dan Nomor 11 Tahun 2005 tentang K3 namun semua upaya itu dianggap tidak berhasil. Tindakan penertiban Saritem, pengganyangan serta penangkapan para wanita pelacur, lalu peran dan eksistensi mereka dirudapaksa, semuanya tidak serta merta mampu memecahkan persoalan ini. Karena Pelacur hanyalah korban kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dilahirkan dari rahim induk semang, yang dibuahi oleh sperma para germo. Maka sesungguhnya pelacuran adalah anak kandung ketidakadilan hasil hubungan gelap dari perselingkuhan mucikari dengan kekuasaan pemerintah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.