Peranan birokrasi pemerintahan dalam pemberian pelayanan perizinan (kasus di kota banjarmasin)
Fenomena yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah peranan birokrasi
pemerintahan dalam pemberian pelayanan perizinan kepada ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001110100093 353 Sam p/R.17.448 Perpustakaan Pusat (REf.17.448) Tersedia -
Perpustakaan Judul Seri -No. Panggil 353 Sam p/R.17.448Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2011 Deskripsi Fisik xvi,;205 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 353 Sam pTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Samahuddin -
Fenomena yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah peranan birokrasi
pemerintahan dalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat di Kota
Banjarmasin yang mana instansi yang dijadikan lokus penelitian adalah Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin. Tujuan
Penelitian ini adalah memperoleh konsep baru mengenai peranan birokrasi
pemerintahan dalam pemberian pelayanarr perizinan sebagai sumbangan terhadap
pengembangan ilmu pemerintahan.
Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik
purposive sampling. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan,
studi dokumen dan observasi. Pengumpulan data primer menggunakan teknik
wawancara. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif.
Adapun kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
Peranan birokrasi pemerintahan dalam pemberian pelayanan perizinan di Kota
Banjarmasin yakni: pembuat peraturan di bawah peraturan perundangan, pemrakarsa
kebijakan, hasrat internal birokrasi untuk memperoleh kekuasaan, keamanan dan
kepatuhan. Dalam peranan birokrasi pemerintahan dalam pemberian pelayanan
perizinan yang demikian menyebabkan peranan birokrasi lebih berfungsi sebagai
regulator daripada fungsi pelayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak
berkualitas.
Dalam penelitian ini ditemukan konsep baru, bahwa peranan birokrasi
pemerintahan dalam pemberian pelayanan perizinan tidak sesuai dengan harapan
masyarakat karena birokrasi pemerintahan belum bercirikan struktur organisasi
adaptif, sehingga terjadi pelayanan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi
dan kelompoknya daripada masyarakat, dan terjadi dualisme dalam birokrasi.
Kemudian birokrasi pemerintahan dalam pemberian pelayanan perizinan kepada
masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik yang bersifat internal maupun
yang bersifat eksternal. -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.