• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kajian Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Di Pekon Datarajan Kecamatan Ulu Belu kabupaten tanggamus Provinsi Lampung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001110700341	634.9 Mak k/R.25.325	Perpustakaan Pusat (REF.325)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	634.9 Mak k/R.25.325
  Penerbit	Magister Ilmu Lingkungan : Bandung., 2011
  Deskripsi Fisik	xi,;146 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	634.9
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	kebijakan; hutan kemasyarakatan; strategi; pekon d
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Makhmudi, Catur

• KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUT AN KEMASYARAKATAN DI PEKON DATARAJAN KECAMATAN ULU BELU KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG ABSTRAK Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) paling luas diantara kabupaten lain. Namun demikian, ada indikasi pelaksanaan Program HKm di Kabupaten Tanggamus masih belum efektif (Indrawirawan et aI, 2003). Tujuan penelitian adalah mengetahui proses implementasi HKm di Tanggamus, identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi HKm belurn efektif dan rnengetahui strategi pengernbangan implementasi HKm. Penelitian dilakukan di Pekon Datarajan, Kecarnatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, pada bulan Juli - Agustus 2011. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, Pengambilan data dilakukandengan melakukan wawancara semi terstruktur, observasi lapangan dan studi literatur. Identifikasi faktor internal dan ekstemal dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD), kemudian dianalisis dengan melakukan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan HKm di Pekon . Datarajan belurn efektif. Dilihat dari aspek sosial, kelembagaan kelompok tani belum mandiri dan reneana kerja belum sepenuhnya dijalankan. Secara ekologi, praktek pengolahan lahan belum mempertimbangkan sisi konservasi, walaupun seeara ekonomi masyarakatsudah merasakan manfaat adanya Program HKm. Faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan HKm di Pekon Datarajan adalah kurangnya jumlah personil pelaksana, kurangnya pemahaman anggota kelompok terhadap isi kebijakan, keterbatasan anggaran, pandangan masyarakat terhadap pola tanam masih pada pola tanam monokultur kopi dan kelembagaan kelompok tani yang belum efektif. Strategi pengembangan yang perlu dilakukan adalah strategi penguatan kapasitas dan kelembagaan kelompok, strategi optimalisasi pemanfaatan kawasan lindung dengan memperhatikan aspek ekologi sehingga hutan lindung dapat berfungsi optimal, strategi penegakan hukum.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.