• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan Akta Jual Beli Tanah Di Tinjau Dari Undang-Undang Perbankan Serta Undang-Undang Hak Tanggungan

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120700153	346.082 Feb p R.11.310	Perpustakaan Pusat (Ref 11.310)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.082 Feb p R.11.310
  Penerbit	Program Pasca Sarjana : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xi,;121 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.082
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Jual beli tanah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Tubagus Herdy Febriawan

• PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERHAOAP PEMBERIAN KREOIT OENGAN JAMINAN AKTA JUAl BEll TANAH DlTINJAU OARI UNOANG-UNOANG PERBANKAN SERTA UNOANG-UNOANG HAK TANGGUNGAN Bank merupakan suatu lembaga penghimpunan dana dan penyalur dana kepada masyarakat dengan cara pemberian kredit atau bentuk­ bentuk lainnya. Dalam memberikan fasilitas kredit mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengamanan dan kepestlen -eken terbayarnya tasi}itas kredit yang diberikan, karena jika tanpa adanya jaminan, maka kreditur akan sulit untuk menghindari risiko yang terjadi apabila debitur wanprestasi. Penerimaan tanah sebagai agunan yang diterima bank, tentunya mempunyai tujuan untuk menjamin pelunasan kredit melalui penjualan agunan baik secara lelang maupun di bawah tangan dalam hal debitur wanprestasi, akan tetapi bukti kepemilikan terhadap hak atas tanah yang harus diterima oleh bank adalah berupa sertifikat sehingga dapat dibebani dengan hak tanggungan. Dalam praktik ditemukan penerimaan akta jual beli tanah sebagai jaminan dalam suatu perjanjian pemberian kredit yang dipasang dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa. Akta jual beli tanah bukanlah suatu tanda bukti kepemilikan sebidang tanah. Tanda bukti kepemilikari yang sah atas sebidang tanah adalah sertifikat, sehingga dapat dibebani dengan hak tanggungan. Pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank X yang terjadi pada kasus ini secara yuridis tanpa jaminan, sehingga berlakulah Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) hanya dapat dipasang terhadap sertifikat bukan terhadap akta jual beli tanah. Pengawasan dalam pemberian kredit terhadap bank oleh Bank Indonesia belum optimal. Sanksi yang diterapkan terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. iv

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.