• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kajian atas kepemilikan hak atas tanah dalam perjanjian bangun guna serah diatas hak pengelolaan dihubungkan dengan hak menguasai negara

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100100222	346.046 Nas k R.11.124	Perpustakaan Pusat (Ref.11.124)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.046 Nas k R.11.124
  Penerbit	Program Pasca Sarjana : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	ix,;387 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.046
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hak Pengolahan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Nasseri, Jelly

• KAJIAN ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH DIATAS HAK PENGELOLAAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK MENGUASAI NEGARA Abstrak Permasalahan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, baik proses maupun sistem dalam perjanjian Bangun Guna Serah diatas tanah Negara yang dikuasai oleh negara dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Hak Pengelolaan yang diberikan kepadanya dari pemerintah pusat atau negara, dikaitkan dengan sistem dan prinsip-prinsip hukum di Indonesia demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam perjanjian Bangun Guna Serah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut juga dengan data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta disertai dengan analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek dan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah di atas tanah Hak Pengelolaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah di atas tanah Hak Pengelolaan dikaitkan dengan sistem hukum pertanahan di Indonesia dilakukan dalani sistem hak pakai atas hak pengelola yang diberikan Pemda dalam jangka waktu 20 (duapuluh) tahun yang diberikan dalam bentuk Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, dengan sistem hak kepemilikan berupa Satuan Rurnah Susun (Sarusun). Dimana hak kepemilikan bangunan bagi pengembang dapat beralih kepada Pemda selaku pemegang Hak Pengelolaan atas Tanah Negara tersebut, atau tetap menjadi milik pengembang, sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dan konsep kepastian hukum dan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam perjanjian Bangun Guna Serah di atas tanah Hak Pengelolaan dihubungkan dengan Hak Menguasai Negara adalah berkenaan dengan hak pakai atas tanah negara dalam jangka waktu tertentu, dengan mengingat sistem asas pemisahan horizontal sebagai hak kepemilikan pada saat jangka waktu perjanjian belum berakhir.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.