• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Kab Bandung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001150100116	351 Jub k/R.17.316	Perpustakaan Pusat (REF.17.316)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Jub k/R.17.316
  Penerbit	Pascasarjana Program Doktor Ilmu Politik UNPAD : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	xvi,;347 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Jub k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	transparansi, keterbukaan, informasi publik
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Jubaedah, Edah

• Penelitian ini didasari oleh permasalahan organisasi pemerintah di tingkat daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui mekanisme diseminasi dan pemberian akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan menemukan konsep baru berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini beranjak dari proposisi "Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bandung menyangkut komitmen pemimpin, budaya keterbukaan, sumber daya manusia, program dan proses internal, dan media informasi". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada informan kunci baik dari pejabat struktural eselon 11, III maupun IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bandung masih kurang didukung oleh komitmen pemimpin terutama dalam tahapan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi. Budaya keterbukaan belum terbangun secara menyeluruh yang disebabkan oleh po la pikir pegawai terhadap ruang lingkup keterbukaan informasi publik, kurangnya proses sosialisasi dan intemalisasi nilai, belum adanya mekanisme penghargaan dan sanksi yang mendukung keterbukaan, serta kurangnya pola interaksi dan komunikasi yang terbuka. Pengaturan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia pelaksana tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat yang disebabkan oleh aspek personal dan organisasional. Program dan proses internal untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik masih kurang didukung oleh pengelolaan arsip, program pelatihan bagi peningkatan kompetensi pelaksana keterbukaan informasi publik, serta proses pelayanan informasi yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Media informasi proaktif berbasis teknologi informasi komunikasi belum dimanfaatkan secara baik optimal yang terkendala oleh masih kurangnya sistem pengelolaan informasi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.