• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Pemberian hak milik atas tanah kepada pihak ketiga di atas tanah hak pengelolaan sekretariat negara ditinjau dari undang-undang No. 5 Th. 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700203	346.046 Riy p	Perpustakaan Pusat (Ref.11.194)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.046 Riy p
  Penerbit	Program Pasca Sarjana : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xi,;119 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.046
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pihak ketiga
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Riyanti, Erni

• ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sesuai Amandemen ke empat memberikan landasan konstitusional mengenai penguasaan negara atas tanah untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Pasal 2 ayat (2) Undang­ Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan penjabaran dari konstitusi yang mengatur wewenang atas tanah, meliputi hak-hak atas tanah dalam hubungan hukum antara manusia dengan tanah agar dapat memberikan manfaat yang optimal. Hak Pengelolaan eks Bandar Udara Internasional Kemayoran merupakan pendelegasian kewenangan hak menguasai negara kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia cq. Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK). Pemberian hak milik atas tanah kepada pihak ketiga menemukan banyak permasalahan yang menyangkut Hak Pengelolaan dengan Hak milik yang telah dimiliki oleh masyarakat penghuni dan eks pegawai angkasa pura. Permasalahan yang diteliti meliputl keberadaan Hak Milik di atas Hak Pengelolaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dan akibat hukum bagi subyek pemegang hak milik di atas tanah Hak Pengelolaan Kota Baru Bandar Kemayoran. . Metode Penelitian ini didasarkan kepada Metode pendekatan Yuridis Normatif, yang melakukan penelitian hukum yang mencari data berpegang pada segi-segi yuridis, dan melakukan study kepustakaan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data primer sebagai pendukung data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian Hak Milik kepada pihak ketiga memberikan pendapat tersendiri terhadap keberadaan Hak Pengelolaan dan bagi pemilik tanah. Sehingga Hak Milik yang diperoleh di atas tanah Hak Pengelolaan menjadikan Hak Pengelolaannya tidak hapus, walaupun Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang diatur dalam Pasal 20 UUPA, Dampak bagi hak Milik di atas Hak Pengelolaan adalah jangka waktu kepemilikan yang tidak terbatas karena Hak Milik merupakan hak yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh, dan pemegang Hak Pengelolaan masih punya hubungan dengan pihak pemilik tanah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.