Detail Cantuman

Image of Perlindungan hukum terhadap nasabah kreditur yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data nasabah melalui ATM dikaitkan dengan peraturan Bank Indonesia no.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggu

 

Perlindungan hukum terhadap nasabah kreditur yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data nasabah melalui ATM dikaitkan dengan peraturan Bank Indonesia no.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggu


ABS-TRAK
Menurut ketentuan Pasai 2 Undang-undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan rnenyatakan bahwa bank dalam menjalankan usahanya ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120700219346.082 Liv p R.11.322Perpustakaan Pusat (Ref.11,322)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    346.082 Liv p R.11.322
    Penerbit Program Pasca Sarjana : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    346.082
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • ABS-TRAK
    Menurut ketentuan Pasai 2 Undang-undang No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan rnenyatakan bahwa bank dalam menjalankan usahanya menahimpun dan menyalurkan dana masyarakat harus menggunakan prinsip kehatahatian. Ketentuan pasai 2 tersebut bertentangan dengan permasalahan tindakan ATM Skimming, bank sebagai agent of trust dinilai tidak rnelakukan prinsip kehati-hatian perbankan sebagai suatu perusahaan dengan produk yang dinilai merugikan nasabahnya. ldentifikasl masalah dalam penelitian ini adalah tanggung jawab bank dalam hal terjadinya tindakan yang merugikan nasabah a.kibat perbuatan melaaian hukum dalam penggunaan data nasabah meialui ATM (Skimmer) serta perlindungan hukum terhadap nasabah atas transaksi perbankan dengan pencurian data nasabah melalui ATM (Skimmer)
    Metode penelitian, Spesifikasi yang digunakan deskriptif arialitis dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan pada lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan perbuatan melawan hukum ATM Skimmer dalam dunia perbankan.
    Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Pasat 29 Peraturan Bank Indonesia Non^sx 11/ 11 /Pb1/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Aiat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu mengenai peningkatan keamanan teknologi mensyaratkan serta mewajibkan pihak perbankan dalam mengeluarkan produk yang berbentuk kartu harus selalu mengevaluasi teknologi yang berada didalamnya, sehingga pihak nasabah dan perbankan itu sendiri tidak dirugikan karena keamanan penggunaan kartu tersebut dapat diandalkan. Sedangkan ketika terjadi suatu permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan produk perbankan, secara hukum apabila bank rnelakukan prosedur perbankan secara benar, maka bank sendiri tidak mendapat pertanggung jawaban hukum yang berat, dalam kajian pelanggaran ATM Skinnier, langkah atyval bank yang dapat dilakukan adalah memeriksa atau rnengoreksi tindakan yang telah dilakukan, yaltu apakah penerbitan telah sesuai dengan prosedur ataukah tidak, apabila telah sesuai rnaka tindakan ATM Skimmer merupakan tindakan pihak lain yang pertanggungjawaban hukumnya pun dilekatkan kepadanya, selain itu pihak perbankan pula membuka pengaduan nasabah sebagai pertanggungjawaban perbankan dalam menyikapi keluhan penggunaan produk nasabah oleh nasabah.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi