Detail Cantuman

Image of Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh majelis pengawasan daerah dalam mewujudkan kinerja notaris kota bandung berdasarkan kode etik dan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

 

Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris oleh majelis pengawasan daerah dalam mewujudkan kinerja notaris kota bandung berdasarkan kode etik dan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.


PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS OLEH
MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KINERJA
NOTARIS KOTA BANDUNG BERDASARKAN KODE ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120700298347.016 Suh p/R.11.395Perpustakaan Pusat (Ref.11.395)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    347.016 Suh p/R.11.395
    Penerbit Pasca Hukum : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xi,;153 hlm,;29,5 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    347.016
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS OLEH
    MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KINERJA
    NOTARIS KOTA BANDUNG BERDASARKAN KODE ETIK DAN
    UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
    NOTARIS
    ABSTRAK
    Maraknya kasus yang melibatkan notaris saat ini dipicu oleh tidak patuhnya notaris terhadap UUJN dan Kode Etik yang merupakan pedoman bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Hal ini menyebabkan penilaian terhadap kinerja notaris menjadi tidak baik. Pelanggaran — pelanggaran tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi karena notaris telah memiliki petunjuk yang jelas dalam menjalankan kinerjanya. Adanya persaingan yang tidak sehat telah menurunkan harkat dan
    martabat notaris sehingga saat menjalankan tugas
    jabatannyamenyimpang dari ketentuanKode Etik dan UUJN..Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat mengembalikan kedudukan notaris sebagai jabatan yang luhur melalui pengawasan sekaligus pembinaan. Tujuan pemeriksaan memberikan perlindungan hukum bagi kliennya.
    Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawacara, Untuk menganalisis data kesimpulan, menarik kesimpulan, digunakan metode analisis yuridis kualitatif.
    Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan Undang¬Undang jabatan notaris dengan adanya Majelis Pengawas Notaris belum berjalan sesuai dengan UUJN. Hal tersebut dikarenakan adanya oknum Notaris melakukan kelalaian dengan minta penundaan untuk diperiksa dikarenakan Notaris yang bersangkutan belum slap dengan protocolnya sehingga MPD melakukan penundaan pemeriksaan, hal tersebut menghambat kerja MPD, kemudian MPD juga tidak diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi sedangkan sanksi menjadi kewenangan MPW sehingga oknum Notaris tersebut tidak menjadi jera walaupun pernah dijatuhi sanksi.,
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi