• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kec. Magamendung Kab. Bogor

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120900534	320 sol p/R.63.49	Perpustakaan Pusat (REF.63.49)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 sol p/R.63.49
  Penerbit	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 sol p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Part
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Ratnia Solihah, Siti Witianti, Hendra

• Pennasalahan penerapan pnnsip-pnnsip good governance dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, salah satunya dapat ditelusuri melalui penyelenggaraan pembangunan kecamatan, karena di lingkup wilayah kecamatan ini penerapan prinsip-prinsip good governance yang menyangkut masalah akuntabiIitas, transparansi dan partisipasi masyarakat bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan pembangunan kecamatan, tidak terkecuali di kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, yang diIihat melalui penerapan 3 prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, baik dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan maupun evaluasi pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dioperasionalkan melalui metode survei dengan instrumen pengumpulan data utamanya adalah kuesioner. Selain kuesioner, juga dilakukan pengumpulan data sekunder berupa literatur dan dokumen yang terkait dengan lokasi penelitian. Pengumpulan data sekunder ini dimaksudkan sebagai pelengkap dalam menganalisis hasil kuesioner. Berdasarkan hasil survey, penerapan beberapa indikator prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip partisipasi secara komprehensif menunjukkan kategori baik, walaupun ada beberapa indikator lainnya yang berada dalam kategori cukup. Beberapa hal yang belum dilakukan dengan optimal antara lain, pertanggungjawaban pimpinan jika SOP tidak dapat dilakukan secara optimal dalam penyelenggaraan program pembangunan maupun pertanggungjawaban penyelenggaraan program-program pembangunan . yang belum dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh elemen masyarakat; terbatasnya media yang dijadikan fasiIitas untuk menginfonnasikan, menyebarluaskan dan melaporkan tindakan aparat pemerintah yang menyimpang; penyampaian beberapa infonnasi program pembangunan yang walaupun sudah disosialisasikan atau disampaikan kepada masyarakat, namun infonnasi tersebut tidak sepenuhnya akurat dan lengkap; serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kecamatan. . Untuk itu perlu dilakukat¥~ upaya perbaikan oleh pihak pemerintah kecamatan, antara lain, adanya pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan yang harus dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat, \ penambahan media dan ruang pengaduan bagi masyarakat dalam - ----menginfonnasikandanmelaporkan tindakanaparat. pemerintah.yang.menyimpang., -_ -_ ~-~­ maupun yang dapat memfasilitasi keluhan masyarakat lainnya; penyampaian infonnasi atau sosialisasi yang harus lebih lengkap, jelas dan akurat; serta adanya akses, media dan forum yang dapat mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam mengontrol dan mengevaluasi pembangunan di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.