• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS PERTAMBANGAN TIMAH DALAM KAWASAN HUTAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001130100220	351 Wah i/R.17.391	Perpustakaan Pusat (REF.17.391)	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 Wah i/R.17.391
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013
  Deskripsi Fisik	xi,;261 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 Wah i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Implementasi Kebijakan, Ijin Pinjam Pakai Kawasan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	WAHYONO ANDRI

• Masalah dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada kasus penambangan timah skala kecil, skala rakyat dan rumahan yang tidak berbadan hukum atau sering disebut TI / PETI, yang jumlahnya sangat banyak, lebih dari 90% dari total penambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para penambang TIIPETI menganggap kebijakan IPPKH sulit dipenuhi, mereka melanggamya karena banyak faktor yang menyebabkannya. Secara historis dan sosiologis keberadaan para penambang TIIPETI ini telah lama ada dan kegiatan penambangan timah itu sendiri telah menjadi sejarah, karakter dan bahkan jati diri bagi sebagian masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, sehingga menjadikannya 'spesial', unik dan khas saat diberlakukan implementasi kebijakan IPPKH yang sifatnya sama untuk seluruh kawasan hutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan metode-metode eksplorasi, deskripsi dan eksplanasi serta dengan strategi studi kasus. Mengingat kompleksnya permasalahan penelitian, maka data dan informasi tersebut telah diperoleh dari berbagai sumber (multiple sources of information) dengan satuan rentang waktu yang lengkap (complex time-series), dengan informan yang tersebar tidak hanya di Kepulauan Bangka Belitung, tetapi juga di Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegagalan implementasi kebijakan IPPKH di Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan utamanya, dikarenakan oleh dominasi ketidakefektifan dari proses interaksi ketiga kelompok variabel implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan Mazmanian dan Sabatier (1983) yaitu: variab el risalah tingkat kesulitan persoalan yang akan dikendalikan terlalu besar dibandingkan dengan kebijakan yang diimplementasikan; variabel kemampuan keputusan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi masih rendah; variabel lain di luar kebijakan/peraturan perundangan memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi proses implementasi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.