Detail Cantuman

Image of IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA PANGKALPINANG

 

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA PANGKALPINANG


Masalah dalam penelitian ini adalah belum berhasilnya lmplementasi Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001150100041351 CHA I/R.17.292Perpustakaan Pusat (REF.17.292)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    351 CHA I/R.17.292
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    X,;278 HLM,;29 CM
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    351 CHA I
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Masalah dalam penelitian ini adalah belum berhasilnya lmplementasi Program
    Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota
    Pangkalpinang. Hal ini ditunjukan dengan belum mandirinya masyarakat dalam
    setiap tahapan pemberdayaan masyarakat yang masih dilakukan oleh para fasilitator
    dan belum ada pengaruh signifikan dari program terhadap penuruan jumlah penduduk
    miskin di Kota Pangkalpinang.

    Penelitian lmplementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
    (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pangkapinang menggunakan penelitian kulitatif,
    melalui proses atau tahapan pemberdayaan masyarakat. meliputi (enam) faktor
    dalam implementasinya yakni, Standar Ukuran dan Tujuan Kebijkan, Sumber Daya
    Kebijakan, Karakteristik Organisasi, Komunikasi Antar Organisasi, Disposisi atau
    Sikap para Pelaksan dan Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi. (teori dari Van
    Meter dan Van Horn).

    Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Nasional
    Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pangkalpinang
    Belum berhasil dalam mencapaian tujuan program, karena I) Standar ukuran dan
    tujuan kebijakan dengan dimensi kejelasan standar ukuran dan tujuan kebijkan yang
    belum dilaksanakan sesuai dengan standar ukuran dan tujuan dari program; 2)
    Sumber daya kebijakan dengan dimensi waktu, personil, informasi dan data, serta
    fasilitas dan dana yang tidak difasilitasi dengan baik ; 3) Karaktersitik organisasi
    dengan dimensi struktur organisasi, pembagian tugas, interaksi antara organisasi,
    serta pengawasan dan sanksi yang belum dijalankan dengan konsisten; 4)
    Komunikasi antar organisasi dengan dimensi kejelasan penyampaian petunjuk,
    ketepatan komunikasi, konsistensi para pelaksana, intensitas koordinasi antar instansi
    pelaksana, dan intensitas komunikasi yang belum terlaksana dengan baik; 5) Disposis
    atau sikap para implementor dengan dimensi tanggung jawab dan dukungan terhadap
    tujuan kebijakan yang belum memadai; 6) kondisi sosial, ekonomi dan politik dengan
    dimensi sosial yang sangat dipengaruhi oleh mayoritas etnis dan mayoritas
    masyarakat yang tinggal di perumahan pada wilayah intervensi program dalam
    menerima dan menolak program. Hal ini terjadi karena dipengaruhui oleh
    karakteristik lingkungan tempat tinggal masyarakatnya. Dimensi ekonomi masyarakat
    yang masih lemah dan dimensi politik yang kondusif. Serta persepsi masyarakat
    dalam melihat manfaat dari program.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi