Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of EVALUASI KEBIJAKAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II PADA SPIMNAS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

 

EVALUASI KEBIJAKAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II PADA SPIMNAS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Penelitian ini mengangkat masalah kebijakan Diklat kepemimpinan Tk II di
SPIMNAS Lembaga Administrasi Negara yang memiliki kedudukan ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001110100130352.236 Jum ePerpustakaan Pusat (REF.17.423)Tersedia
  • Perpustakaan
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    352.236 Jum e/R.17.423
    Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xv,;206 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    352.236
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Kata-kata kunci : sistem kebijakan; proses evaluas
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini mengangkat masalah kebijakan Diklat kepemimpinan Tk II di
    SPIMNAS Lembaga Administrasi Negara yang memiliki kedudukan strategis
    sebagai wahana penggodokan kader pimpinan. Hal yang ingin digali secara
    mendalarn dalam penelitianini adalahsejauh mana kebijakan Diktat tersebut telah
    mampu menghasilkan lulusan Diktat yang profesional sesuai tuntutan jabatan
    yang telah dipersyaratkan. Penelitian ini berangkat dengan hipotesis kerja
    "Evaluasi kebijakan Diktat Kepemimpinan Tingkat 11 dalam menghasilkan output
    yang ditetapkan meliputi evaluasi formulasi kebijakan, evaluasi implementasi
    kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan".
    lnforman yang dilibatkan dalam penelitian ini meliputi : unsur penyelenggara,
    pengendali, pengirimlpemanfaat, widyaiswara dan alumni. Metode penelitian
    yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah model kualitatif.

    Hasil penelitian evaluasi kebijakan menuniukkan bahwa kebijakan Diktatpim
    Tk II belurn mampu mensinkronisasikan stake holder kebijakan diklat khususnya
    unsur pembina/penyelenggara, unsur pengendali, unsur pelaksana, unsur
    pengirim/pengguna, unit teknis kementerianllembaga (KIL) serta instansi pembina
    jabatan fungsional. Hal ini berlmplikasi terhadap lemahnya pembinaan
    widyaswarn, pembmaan penyelenggaraan, pembinaan akreditasi dan sertifikasi,
    clan proses pembelajaran. Dari sisi implikasi pasca diklat masih didominasi
    intervensi politik pejabat sehingga banyak terjadi kolusi dan nepotisme yang
    menafikan hasil diklat yang cenderung inefisiensi.

    Konsep baru evaluasi yang ditawarkan adalah bahwa evaluasi kebijakan
    merupakan faktor yang menentukan dalamproses kebijakan Diklatpim Tk H.
    Terbukti bahwa untuk mencapai kebijakan diklat yang ideal disamping adanya
    pembuktian terhadap fokus kajian, muncul fenomena lain. yang perlu
    direformulasikan sebagai sebuah konsep untuk menjaga kualitas output dan
    menjamin keberfungsian proses kebijakan yang optimal. Hasil penelitian ini
    diperoleh sebuah siklus : untuk mencapai kinerja kebijakan dari output/outcome
    tertentu perlu evaluasi; untuk rnencapm kebijakan masa depan dari kinerja masa
    kini diperlukan peramalan yang tepat; untuk mencapai implementasi kebijakan
    yang efektif dari kebijakan masa depan yang tepat perlu rekomendasi; dan untuk
    mencapai output/outcome yang optimal dari implementasi kebijakan perlu
    pemantauan yang seksama, Oleh sebab itu perlu adanya reformulasi terhadap
    dasar kebijakan diklat kepemimpinan yang di dalamnya memuat peraturan
    kebijakan Diklatpim Tk 11.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi