• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

PENERAPAN ASAS KEADILAN PADA KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP HUBUNGAN KERJA DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0768		Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan
  Judul Seri	-
  No. Panggil	344.010 1 Say p/R.11.74.1
  Penerbit	Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	xi,;465 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	344.010 1 Say p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	menjawab permasalahan keadilan dalam hukum ketena
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	SAYID MUHAMMAD RIFQI NOVAL

• Disertasi ini berusaha menjawab permasalahan keadilan dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta mencari altematif sebagai upaya pengembangannya. Hukum ketenagakerjaan saat ini dipandang peneliti telah kian berkembang, sehingga diperlukan pengkaj ian terhadap beragam permasalahan yang hadir, dengan diawali melalui penelurusan asas keadilan Pancasila terhadap serangkaian kebijakannya hingga kemudian dilakukan pembenahan dengan menyesuaikan pada keberlakuan kebijakan yang selaras pada era globalisasi.Untuk itu, permasalahan utama dalam disertasi ini adalah penerapan asas keadilan pada bidang ketenagakerjaan terhadap hubungan kerja dalam upaya mengembangkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penulisan disertasi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan dibantu dengan pendekatan yang bersifat ekonomi dan politik. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikaI dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum yang terkait dengan ketentuan di bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. Metode perbandingan hukum digunakan dalam analisis pengaturan ketenagakerjaan atas hubungan kerja dalam hukum nasional beberapa negara. Metode yuridis futuristik juga digunakan untuk meneliti mengenai hukum apa yang seyogyanya digunakan untuk masa datang dalam menyusun kebijakan baru di bidang ketenagakerjaan. Sumber data berupa data sekunder, terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpuI kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif Berdasarkan hasil penelitian, hukum ketenagakerjaan di Indonesia sesungguhnya telah dapat dinyatakan adiI apabila didasarkan pada kehadiran kebijakan hukum yang telah berlaku, serta serangkaian hak dan perlindungan yang terkandung di daIamnya, walaupun penerapan asas keadilan Pancasila tidak serta merta menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Serangkaian peraturan yang telah berlaku tidak dapat menyeIesaikan tiga (3) permasalah utama yang terjadi, yakni masalah pengangguran, masalah dalam kebijakan pengupahan serta masalah yang berlangsung dalam serikat buruh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diadakannya pergeseran arah kebijakan yang mendukung berkembangnya industri padat karya seteIah selama ini ditujukkan pada pengembangan industri padat modaL Fleksikuriti (flexicurity) dapat dijadikan alternatif bentuk hubungan ketenagakerjaan pada masa yang akan datang disertai penerapan kebijakan tunjangan pengangguran (unemployment benefit). Dalam upaya pengembangan, Negara Indonesia perlu kembali mengkaji kebijakan yang telah ada dan mengadaptasi kebijakan hukum ketenagakerjaan pada negara lain.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.