Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Berikutnya Halaman Akhir

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN - Rai Mantili, SH., MH. - Stevia Yenika Sari

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGABUNGAN ANTARA BANK DUTA Tbk. DENGAN BANK TUGU SEBAGAI SUATU PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BANK DITINJAU DARI SUDUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS

Irwan Aditya - Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Sonny Dewi Judiasih, SH., MH., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Anne Apriyanti Ramdaniah - Djanuardi, S.H.,M.H. - Dr.H. Isis Ikhwansyah, S>H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT. POS INDONESIA ( PERSERO ) DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG )

Elisatris Gultom, S.H.,M.H. - Isis Ikhwansyah, S.H.,M.H.,CN. - Lukman Haryadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum Adat dihubungkan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Fahrizal Zubir - H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asas-Asas Hukum Pidana

Isis Ikhwansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DIREKSI YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

ALY MUHAMAD - Isis Ikhwansyah, S.H.,MH.CN - Sudaryat, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM YAG DILAKUKAN OLEH OPERATOR TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. TERHADAP PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA NOMOR 26/KPPU-L/2007 TENTANG KARTEL SMS, TANGGAL 17 JUNI 2008

Desi Ariani Sinulingga - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M., It.Law - Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H.CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis hukum pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang sudah dicabut izin usahanya berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. - Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H. - faradilah jusuf

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BERJUDUL PERJANJIAN SEWA BELI" ANTARA PT OLYMPIA CREDIT COMPANY (OLYMPIA MOTOR) DAN MITRA BISNISNYA DENGAN OBYEK PERJANJIAN BARANG DARI PIHAK KETIGA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO SK ME"NALIS

Hj. Tenne Rustini W., SH., MH. - Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Siska Nugraha Humaira

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA

PENGGABUNGAN ANTARA BANK DUTA Tbk. DENGAN BANK TUGU SEBAGAI SUATU PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BANK DITINJAU DARI SUDUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS

PERANAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT. POS INDONESIA ( PERSERO ) DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG )

Perjanjian jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum Adat dihubungkan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Asas-Asas Hukum Pidana

TINJUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DIREKSI YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

UPAYA HUKUM YAG DILAKUKAN OLEH OPERATOR TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. TERHADAP PUTUSAN KOMISI PERSAINGAN USAHA NOMOR 26/KPPU-L/2007 TENTANG KARTEL SMS, TANGGAL 17 JUNI 2008

Analisis hukum pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang sudah dicabut izin usahanya berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN BERJUDUL PERJANJIAN SEWA BELI" ANTARA PT OLYMPIA CREDIT COMPANY (OLYMPIA MOTOR) DAN MITRA BISNISNYA DENGAN OBYEK PERJANJIAN BARANG DARI PIHAK KETIGA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO SK ME"NALIS

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi