Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 Berikutnya Halaman Akhir

Kedudukan Hakim Pengawas Dan Pengamat Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dalam Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S - Rd. Syuman Auliaurohman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Penegakan Hukum Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengurangi Disparitas Pemidanaan Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

MOHAMMAD AMARI - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Praktik Pembuktian Terbalik Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Pengembalian Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Riezky Aprilia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Status Hukum dan Peranan Justice Collaborator" Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."tatus Hukum dan Peranan "Justice Collaborator" Dalam Sistem Perad"atus Hukum dan Peranan "Justice Collabor"tus Hukum dan Pe"

Agus Efendi - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Pendudk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Ditinjau Dalam Praktik Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara di Indonesia.

Nurhajizah - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Dihubungkan dengan Praktek Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara dan Hukum Pidana di Indonesia

Dr. Hj. Sinta Dewi, SH., LL.M. - Nurhajizah - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Saksi Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Adil (Fair Trial) Dalam Sistem Pidana Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Warasman Marbun

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Terhadap Orang-Orang Yang Ditahan Akibat Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia Yang Akan Datang.

Dr. Idris, S.H., M.A. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Zunnuraeni

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berkaitan Dengan Putusan Pernyataan Pailit Dalam Hukum Pidana Indonesia.

B. Bambang Nurhadi - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Mahfud - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm) - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Kedudukan Hakim Pengawas Dan Pengamat Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dalam Mengawasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Politik Penegakan Hukum Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengurangi Disparitas Pemidanaan Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

Praktik Pembuktian Terbalik Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Pengembalian Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime

Status Hukum dan Peranan Justice Collaborator" Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."tatus Hukum dan Peranan "Justice Collaborator" Dalam Sistem Perad"atus Hukum dan Peranan "Justice Collabor"tus Hukum dan Pe"

Perlindungan Pendudk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Ditinjau Dalam Praktik Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara di Indonesia.

Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Dihubungkan dengan Praktek Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara dan Hukum Pidana di Indonesia

Perlindungan Saksi Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Adil (Fair Trial) Dalam Sistem Pidana Indonesia.

Perlindungan Terhadap Orang-Orang Yang Ditahan Akibat Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia Yang Akan Datang.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berkaitan Dengan Putusan Pernyataan Pailit Dalam Hukum Pidana Indonesia.

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi