Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 Berikutnya Halaman Akhir

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Rena Yulia Nuryani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hakikat Dan Fungsional Pidana Denda Dalam Penanggulangan Kejahatan Non Konvensional Relevansinya Dengan Keuangan Negara

Aksi Sinurat - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH - Prof. Dr. Nyoman Serikat Putradjaya, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Acara Pemeriksaan Singkat Dan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasrkan Asas Peradilan Cepat ,Sederhana Dan Biaya Ringan

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Suwarto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Pasca Ratifikasi Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak

ARYA WICAKSANA - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - Widati Wulandari, SH., M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Pasar Modal Dihubungkan Dengan Penyelesaian Perkara Pidananya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Muhammad Arsal Sahban - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Pidana Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional.

Moh. Din - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kejahatan Lintas Batas Di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste Dalam Penyalahgunaan Surat Izin Kendaraan Bermotor Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 391/KMK.05/1996 dan No. Kep/03/VI/1996

Asep Adhiatna - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Penegakkan Hukum Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum.

Muhammad Amari - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Provokasi Intelejen Dalam Menumpas Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - RUSTAM EFFENDI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Perlakuan Diskriminasi Kebebasan Beragam Yang Berakibat Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 175 Jo 176 KUHP

IMAN IMANUDDIN - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., FCB.Arb. - Somawidjaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Hakikat Dan Fungsional Pidana Denda Dalam Penanggulangan Kejahatan Non Konvensional Relevansinya Dengan Keuangan Negara

Implementasi Acara Pemeriksaan Singkat Dan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasrkan Asas Peradilan Cepat ,Sederhana Dan Biaya Ringan

Implementasi Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Pasca Ratifikasi Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak

Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Pasar Modal Dihubungkan Dengan Penyelesaian Perkara Pidananya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Kebijakan Pidana Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistim Hukum Pidana Nasional.

Kejahatan Lintas Batas Di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste Dalam Penyalahgunaan Surat Izin Kendaraan Bermotor Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 391/KMK.05/1996 dan No. Kep/03/VI/1996

Politik Penegakkan Hukum Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum.

Provokasi Intelejen Dalam Menumpas Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tinjauan Yuridis Perlakuan Diskriminasi Kebebasan Beragam Yang Berakibat Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Ketentuan Pasal 175 Jo 176 KUHP

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi