Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Elvis Kabangnga - Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PPAT SEMENTARA (CAMAT) ATAS PENANDATANGANAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TANPA DIDAHULUI PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ARMELIA SAH DEVI - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Dr. Not. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Imam Chaisar Ramadhan Algamar

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Muhamad Ridwan

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PEMUNGUTAN BPHTB PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Aditya Wendhi Putro - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGUSAHAAN TANAH KAS DESA MELALUI PERJANJIAN USAHA BAGI HASIL DAN SEWA TANAH PERTANIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Tubagus Robby

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEMORANDUM HUKUM KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL BATANG GADIS DIKAITKAN DENGAN PENGADAAN TANAH

Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - ERWAN SYAH PUTRA - H. Zul Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN LEMBAGA KONSINYASI DALAM PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006

- Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN OLEH IR.H.GUNANSYAH ARIFIN SEBAGAI PEMILIK TANAH ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH YANG DILAKUKAN RONI KEPADA H. SUKANA DI DESA PULOSARI DAN MARGAMEKAR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

Astri Anggandani - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA GEDUNG DAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PIHAK PENYEWA SELAKU KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Herdiyanto Nugroho

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PPAT SEMENTARA (CAMAT) ATAS PENANDATANGANAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TANPA DIDAHULUI PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PEMUNGUTAN BPHTB PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PENGUSAHAAN TANAH KAS DESA MELALUI PERJANJIAN USAHA BAGI HASIL DAN SEWA TANAH PERTANIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

MEMORANDUM HUKUM KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL BATANG GADIS DIKAITKAN DENGAN PENGADAAN TANAH

PENERAPAN LEMBAGA KONSINYASI DALAM PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN OLEH IR.H.GUNANSYAH ARIFIN SEBAGAI PEMILIK TANAH ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH YANG DILAKUKAN RONI KEPADA H. SUKANA DI DESA PULOSARI DAN MARGAMEKAR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

ANALISIS PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA GEDUNG DAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PIHAK PENYEWA SELAKU KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi