Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 Berikutnya Halaman Akhir

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 810 K/Pdt/1987 TANGGAL 12 NOVEMBER 1987 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENG

Irwan Gunawan - Nia Kurniati, SH., MH. - Supraba Sekarwati W., SH., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG NO. 2188 K/Pdt/1999 ATAS PERKARA ANTARA Ny. TJU ELINA CHRISTINA SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN PT. JONDUL JAYA SAKTI SEBAGAI TERGUGAT MENGENAI PENJUALAN TANAH DAN RUMAH MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI

David Andronikus - Hj. Etty H. Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - Nia Kurniati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.160 PK/PDT/2011 TENTANG PENYELESAIN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH SERIKAT PETANI KARAWANG DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

DR. NIA KURNIATI SH MH - H .ZUL AFDI ARDIAN SH - RD.SARAH AZ-ZAHRA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Imam Chaisar Ramadhan Algamar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap pelaksanaan pekerjaan akibat terjadinya keadaan memaksa dihubungkan dengan UU No. 18 th 1999 ttg Jasa Konstruksi

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Nia Kurniati, SH., MH. - Rita Rahmi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNGJAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP RUNTUHNYA BANGUNAN APARTEMEN AKIBAT KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. ULFAH MULTHASAM - Dr. Hj. Yani Pujiwati S.H.,M.H. - Dr. Nia Kurniati S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI MASAL SWADAYA DALAM MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DIHUBUNGKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Dikdik Rosadi - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H. - Nia Kurniati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Sama Oleh Dua Institusi Pemerintah ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

Dr. Hj. Yani Pujiwati, SH., MH. - Dr. Nia Kurniati, SH., MH. - RD. SOFIE YUSMIRA OKTANE WIRANAGARA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Muhamad Ridwan

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH SULTAN KERATON KASEPUHAN CIREBON BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H. - DR. NIA KURNIATI, S.H., M.H - SHELLA FEBIANA PUTRI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 810 K/Pdt/1987 TANGGAL 12 NOVEMBER 1987 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENG

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG NO. 2188 K/Pdt/1999 ATAS PERKARA ANTARA Ny. TJU ELINA CHRISTINA SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN PT. JONDUL JAYA SAKTI SEBAGAI TERGUGAT MENGENAI PENJUALAN TANAH DAN RUMAH MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO.160 PK/PDT/2011 TENTANG PENYELESAIN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH SERIKAT PETANI KARAWANG DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap pelaksanaan pekerjaan akibat terjadinya keadaan memaksa dihubungkan dengan UU No. 18 th 1999 ttg Jasa Konstruksi

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNGJAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP RUNTUHNYA BANGUNAN APARTEMEN AKIBAT KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI MASAL SWADAYA DALAM MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DIHUBUNGKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Keabsahan Kepemilikan Tanah Yang Sama Oleh Dua Institusi Pemerintah ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH SULTAN KERATON KASEPUHAN CIREBON BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi