Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 5 Halaman Akhir

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Syamsudin Radjab

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Pemidaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan HAM Serta Penerapannya Dalam Penegakkan Hukum dan Pembangunan Hukum.

Parlaungan Sihombing - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lembaga Paksa Badan (Gijeling)Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Berdasrkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Zenny Siti Zenab

Detail Cantuman XML Detail Cite

Masalah Pengawasan Orang Asing Berdasrkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Tugas Pokok Polri

Benny Ganda Sujana - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembinaan Narapidana Politik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Dahlan - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Good Governance Sebagai Salah Satu Pilar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU N0.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - SISTOYO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kasus VCD Porno Mahasiswa Itenas (Bandung Lautan Asmara) Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - YUSWA KUSUMAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Kriminologis Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Verdy Hengky Kalele

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Korban Yang Beritikad Baik Terhadap Penerapan Pasal 480 KUHP Dalam Prktik Kejahatan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan

ASEP SUDRAJAT - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Asep M. Hamim - ASEP M.HAMIM - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Prof.Dr.H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 5 Halaman Akhir

Koleksi

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Sistem Pemidaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan HAM Serta Penerapannya Dalam Penegakkan Hukum dan Pembangunan Hukum.

Lembaga Paksa Badan (Gijeling)Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Berdasrkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Masalah Pengawasan Orang Asing Berdasrkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Tugas Pokok Polri

Pembinaan Narapidana Politik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Good Governance Sebagai Salah Satu Pilar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU N0.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kasus VCD Porno Mahasiswa Itenas (Bandung Lautan Asmara) Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Tinjauan Yuridis Kriminologis Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan Korban Yang Beritikad Baik Terhadap Penerapan Pasal 480 KUHP Dalam Prktik Kejahatan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi