Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

Tanggung Jawab Korporasi Transnasional (Tncs) Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Prospek Pengaturannya di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Rudi Muhammad Rizki

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Atas Privatisasi BUMN Sektor Migas Berdasarkan Asas Keadilan Dalam Perspektif Pembangunan Industri Migas Berwawasan Lingkungan.

Lukman Umar - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Perusahaan Multinasional Dalam Liberalisasi Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Nasional.

An-An Chandrawulan - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. Arb. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepailitan Berdasarkan Obligasi DIjamin (Guaranrteed Secured Note) Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (Spv) Diluar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Inonesia.

Hotman Paris Hutapea - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berbatasan Dengan Pantai Bagi Kepentingan Investasi Kepariwisataan Suatu Kajian Atas Hukum Pertanahan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Yusuf Susilo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Sehubungan Dengan Kewenangan Kurator Untuk Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit Yang Berada di Wilayah Asean Dalam Rangka Kesiapan Masyarakat Ekonomi Asean.

Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. - Ricardo Simanjuntak

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Kewajiban Mediasi Dalam Proses Berperkara Di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Edward Simarmata - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. Arb. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Dikaitikan Dengan Protokol Perdagangan Orang Pelengkap Konvensi Kejatahan Transnasional Terorganisasi 2000 di Indonesia.

Noer Indriati - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Obyek Pesawat Udara Dikaitkan Dengan IDERA Sebagai Upaya Kepastian Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Yurisa Martanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konflik Bersenjata Internal di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Li 1977 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Fadillah Agus - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

1 2 3 4 5 6 Berikutnya Halaman Akhir

Koleksi

Tanggung Jawab Korporasi Transnasional (Tncs) Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Prospek Pengaturannya di Indonesia.

Kajian Hukum Atas Privatisasi BUMN Sektor Migas Berdasarkan Asas Keadilan Dalam Perspektif Pembangunan Industri Migas Berwawasan Lingkungan.

Kajian Hukum Perusahaan Multinasional Dalam Liberalisasi Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Nasional.

Kepailitan Berdasarkan Obligasi DIjamin (Guaranrteed Secured Note) Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (Spv) Diluar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Inonesia.

Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berbatasan Dengan Pantai Bagi Kepentingan Investasi Kepariwisataan Suatu Kajian Atas Hukum Pertanahan Indonesia.

Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Sehubungan Dengan Kewenangan Kurator Untuk Pengurusan dan Pemberesan Boedel Pailit Yang Berada di Wilayah Asean Dalam Rangka Kesiapan Masyarakat Ekonomi Asean.

Pengaturan Kewajiban Mediasi Dalam Proses Berperkara Di Pengadilan Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Dikaitikan Dengan Protokol Perdagangan Orang Pelengkap Konvensi Kejatahan Transnasional Terorganisasi 2000 di Indonesia.

Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Obyek Pesawat Udara Dikaitkan Dengan IDERA Sebagai Upaya Kepastian Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Konflik Bersenjata Internal di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Li 1977 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi