• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Disertasi/Tesis/Skripsi  

POLA KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  210120160035	K2K 500	Perpustakaan FIKOM UNPAD (Rak Sirkulasi)	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Komunikasi
  Judul Seri	-
  No. Panggil	K2K 500
  Penerbit	Fikom - Unpad : Bandug., 2018
  Deskripsi Fisik	xviii, 149 hlm.; Ilus .; 29,5 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	K2K 500
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	2018
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ABSTRAK Pemerintah Kota Bandung meyakini untuk melakukan percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya olehPemerintah Kota saja, sehingga diperlukan keselarasan antara inovasi, kolaborasi dan desentralisasi. Adanya pasal yang menjamin kerjasama antara Pemerintah dengan pihak ketiga, mendukung Pemerintah Kota Bandung melakukan kolaborasi guna percepatan pembangunan Kota Bandung. Hubungan kerjasama yang terjalin meliputi kegiatan CSR. Hal ini sejalan dengan kewajiban pengusaha untuk melaksanakan CSR yang tertuang dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007, Undang-Undang No.40 tahun 2007 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 354 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pola Komunikasi Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan yang Melakukan Corporate Social Responsibiity (CSR). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif sedangkan jenis studi pada penelitian ini adalah studi kasus. Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan kerjasama CSR dengan perusahaan di Kota Bandung melakukan peran sebagai mandatory (peran legislasi), facilitating(terkait pelaporan CSR), partnering (proses penguatan dengan multi-stakeholder), dan endorsing(publikasi dan pemberian penghargaan). Pola komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR di Kota Bandung diawali komunikasi Pemerintah Kota Bandung dengan perusahaan melalui dua pendekatan, yaitu a) pendekatan interpersonal dari Perusahaan kepada Walikota Bandung; b) pendekatan inter-organisasional dari Perusahaan kepada forum TJSL, yang kemudian didiskusikan secara internal oleh Forum apakah kegiatan CSR dapat dilakukan atau tidak, karena terkadang ditemukan beberapa hambatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum akhirnya pelaksanaan kegiatan CSR. Hasil yang diperoleh dari kegiatan CSR: a) bagi perusahaan, terbentuknya Brand Imageyang baik juga pencapaian target perusahaan; b) bagi masyarakat, manfaat yang dirasakan langsung; dan c) bagi pemerintah, tercapainya percepatan program pembangunan Kota Bandung. Sedangkan kendala yang dialami Pemerintah Kota Bandung dan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR diantaranya: a) Perbedaan Persepsi tentang CSR antara Pemerintah Kota Bandung dengan Sektor Usaha; b) Ketepatan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjawab kebutuhan masyarakat; c) Kurang maksimalnya pelaporan data pelaksanaan kegiatanCSR perusahaan kepada forum TJSL; d) Beberapa perusahaanbelum paham penyaluran dan regulasi kegiatan CSR; dan e) Penerimaan masyarakat terkait beberapa program yang ditawarkan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun beberapa saran bagi pemerintah Kota Bandung terkait masalah yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan CSR adalah: 1) Sosialisasi mengenai forum TJSL yang intensif; 2) Forum TJSL harus lebih aktif untuk merangkul para pengusaha; dan 3)Mempererat komunikasi dengan camat dan SKPD. Kata Kunci : Corporate Social Responsibility(CSR), Perusahaan, Komunikasi, Pemerintah Kota Bandung Deskripsi Alternatif : ABSTRACT The Bandung City Government believes that accelerating development cannot only be done by the City Government itself, so that harmony between innovation, collaboration and decentralization is needed. The existence of articles that guarantee cooperation between the Government and third parties, supporting the Bandung City Government to collaborate in accelerating the development of the Bandung city. The collaborative relationships include Corporate Social Responsibility (CSR) activities. This is in line with the entrepreneurs' obligation to implement CSR contained in Law No. 25 of 2007 and Law No. 40 of 2007 and the Bandung Mayor Regulation no. 354 of 2014.This study aims to find out how the Regional Government Communication Patternstowards Companies in conducting CSR activities. The research method is using qualitative research while the type of study is a case study. The Bandung City Government in conducting CSR collaboration with companies in Bandung city carries out roles as a mandatory (role legislation), facilitating (related to CSR reporting), partnering (strengthening process with multi-stakeholder), and endorsing (publication and awarding). Communication patterns of the Bandung City Government and companies in conducting CSRactivities began with two approaches: a) the Interpersonal Approach from the Company to the Mayor of Bandung; b) Inter-organizational Approach from the Company to the TJSL forum. Then the TJSL forum conducted an internal discussion whether CSR activities could be done or not, because sometimes found some obstacles that must be resolved before the implementation of CSR activities. The results obtained from CSR activities: a) for the company, the formation of a good brand image and the achievement of companytargets; b) for the community, benefits are felt immediately; and c) for the government, the acceleration of the Bandung City development program was achieved.While the problems experienced by the Bandung City Government and companies in conducting CSR activities: a) The differences in perceptions about CSR between the City Government of Bandung and the Business Sector; b) The accuracy of CSR programs carried out by the company in answering the needs of the community; c) The lack of reporting data on the implementation of corporate CSR activities to the TJSL forum; d) Some companies do not understand the distribution and regulation of CSR activities; and e) The community acceptance related to the some programs offered is not as expected by the community.Here are some suggestions for the Bandung City government regarding the problems faced in implementing CSR activities: 1) The intensive socialization of TJSL forum; 2) The TJSL forum should be more active to embrace entrepreneurs; and 3) Strengthen communication with the sub-district head and SKPD. Keywords:Corporate Social Responsibility (CSR), Company,Communication,Bandung City Government

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.