![Image of Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan ( studi PNPM mandiri pedesaan kecamatan Paloh kab. Sambas)](./lib/minigalnano/createthumb.php?filename=../../images/docs/scan0001.jpg.jpg&width=200)
Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan ( studi PNPM mandiri pedesaan kecamatan Paloh kab. Sambas)
Kawasan perbatasan Kalimantan Barat memiliki panjang sekitar 847 km
melintasi lima Kabupaten dan enam belas Kecamatan, kondisi masyarakat ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001120100278 301 Alm p/R.17.10 Perpustakaan Pusat (REF.17.10) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 301 Alm p/R.17.10Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012 Deskripsi Fisik xx,;296 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 301 Alm pTipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Almutahar, Hasan -
Kawasan perbatasan Kalimantan Barat memiliki panjang sekitar 847 km
melintasi lima Kabupaten dan enam belas Kecamatan, kondisi masyarakat miskin
dan marginal, terungkap infrastruktur tidak mendukung kondisi terse but
pemerintah mengantisipasi dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM). Penelitian ini mempergunakan pendekatan metode kulitatif,
dilaksanakan sebagai upaya untuk menemukan data yang lebih mendalam tentang
pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM di perbatasan
pal oh, sambas, Kalimantan barat.
Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan Program
Nasional Perberdayaan Mayarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian ada
tanggung-jawab secara moral mensukseskan program yang dilaksanakan di daerah
mereka. Keterlibatan aparat pemerintah dalam menentukan jenis kegiatan
kelompok masyarakat perbatasan Paloh dinilai sebagai penyimpangan terhadap
tujuan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aparat pemerintah ada kekawatiran
Apabila kegagalan pelaksanaan sebagai fasilitator di kecamatan dan desa ditegur
oleh atasan, disinyalir kegagalan dan ketakutan itu cenderung mendominasi
kinerja aparat pemerintah dalam PNPM. Indikator SPP (simpan pinjam
perempuan) yang mendapat dana tersebut adalah keluarga dekat kepala desa dan
keluarga calon legislatif. Sebenamya penerima simpan pinjam dan usaha kecil
adalah penduduk miskin, yang di sinyalir dengan adanya ikatan kekerabatan dan
koleha, diantara petugas dan aparat pemerintah dengan masyarakat, pelaksanaan
kegiatan ini terungkap secara emosional dan nyatanya tidak rasional.
Kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dari ketua dan
anggota kelompok masyarakat perbatasan Paloh berkaitan dengan kurangnya
partisipasi dalam identifikasi masalah. Tidak mengherankan jika anggota
kelompok masyarakat perbatasan Paloh sebagai peserta pemberdayaan kurang
berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Jenis kegiatan umumnya
ditentukan oleh pihak pemerintah (aparat pemerintah), dari proses PNPM di
kawasan perbatasan Pal oh, pelaksanaan simpan pinjam perempuan dan usaha
kecil tidak berhasil dan tidak tepat sasaran, banyak yang menunggak anggsuran
pinjaman. Disisi lain pemerintah daerah kurang memperhatikan SDA yang ada
untuk di kelolah secara mandiri dan partisipatif
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.