• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kualitas Pelayanan publik bidang infrastruktur di kabupaten bandung barat pasca pemekaran dawrah dari kabupaten Bandung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120100159	320 Mul k/R.17.214	Perpustakaan Pusat (REF.17.214)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 Mul k/R.17.214
  Penerbit	Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	xiii,;117 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 Mul k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pemekaran Daerah, Kualitas pelayanan.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Mulyana, Yaya

• Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masalah kualitas pelayanan infrastruktur pasea pemekaran daerah di Kabupaten Bandung Barat. Sebab pelayanan publik di bidang infrastruktur sejak awal merupakan salah satu alasan masyarakat untuk menuntut dan kemudian memisahkan diri dari Kabupaten Bandung dan juga merupakan salah satu tujuan seeara normatif dilakukannya desentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metoda kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang dilengkapi dengan in-depth interview terhadap sejumlah informan dan pembuatan eatatan terhadap peristiwa-peristiwa di lapangan serta penelusuran dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat responsivitas aparatur dalam menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat masih rendah. Perangkat kebijakan dan kelembagaan pemerintahan kurang respon terhadap keluhan masyarakat. Hal ini berawan dari kultur birorkasi yang masih kuat yang menempatkan dirinyas sebagai pangreh praja ketimbang sebagai pamong praja. Hubungan komunikasipun dibuat bersifat satu arah dan formalistik seperti lewat media Musrenbang, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial lainnya. Dari dimensi responbilitas juga terlihat masih rendah terlihat dari banyaknya keluhan dan kritik baik dari masyarakat maupun DPRD terhadap kompetensi dan kinerja aparatur pemerintahan. Hal ini bermula dari proses rekruitmen yang kurang jelas serta proses pembinaan melalui reward and punishment yang tidak tegas. Demikian juga dengan dirnensi akuntabilitas terlihat masih rendah dengan terjadinya opini disclaimer sampai tiga tahun berturut-turut dari BPK, serta besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) setiap tahun menunjukan bahwa pertanggungjawaban kinerja aparatur terhadap publik masih rendah. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa, upaya pemekaran daerah yang dilakukan dengan semata kepentingan politik, mengabaikan kondisi objektif, persiapan yang kurang matang serta ketersediaan . minimal infrastruktur perkantoran dan SDM pada akhirnya akan akan merugikan masyarakat serta mengorbankan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang infrastruktur. Oleh karena itu, konsep yang dikemukakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi suatu daerah pemekaran adalah adanya persiapan matang bagi reneana daerah pemekaran dari aspek wilayah, infrastruktur sarana prasarana perkatantoran serta SDM yang memadai. Selanjutnya, pemekaran suatu daerah otonom barn harns juga mempertimbangkan aspek waktu, takaran serta situasi yang tepat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.