• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. REG. 77 PK/PID.SUS/2015 MENGENAI PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERBUATAN PEMANFAATAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  113/2017	113/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	113/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 160 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	113/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Tindak Pidana Korupsi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perbuatan pemanfaatan spektrum frekuensi radio 2,1 GHz milik PT. Indosat selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) selaku penyelenggara jasa telekomunikasi, dinilai oleh majelis hakim sebagai tindak pidana korupsi. Padahal perbuatan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi serta peraturan pelaksana dibawahnya. Selain itu, majelis hakim dalam kasus Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT. IM2, menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti terhadap PT. IM2 dan menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa Indar Atmanto. Padahal Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya mendakwa Terdakwa Indar Atmanto sebagai orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah memenuhi rumusan delik korupsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta apakah penjatuhan putusan terhadap korporasi yang tidak didakwakan sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Tipikor. Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis. Karena menggambarkan permasalahan penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dianalisis dengan metode yuridis normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan primer yang ditunjang wawancara dengan ahli hukum acara pidana. Penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan tahap pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa: Pertama, pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan Perbuatan pemanfaatan spektrum frekuensi radio 2,1 GHz milik PT. Indosat yang dilakukan oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) sebagai bentuk pelanggaran hukum sehingga berpotensi mengalami kerugian keuangan negara tidak memenuhi rumusan delik korupsi Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan UndangUndang Telekomunikasi serta peraturan pelaksana dibawahnya, sehingga seharusnya putusan tersebut batal demi hukum. Kedua, Penjatuhan pidana terhadap PT. Indosat Mega Media (IM2) sebagai subjek hukum yang tidak didakwa dalam surat dakwaan tentunya bertentangan dengan hukum acara pidana, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 182 ayat (4) dan 183 KUHAP serta Pasal 17 Undang-Undang Tipikor.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.