• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) BAGI ANGGOTA AHMADIYAH DI DESA MANISLOR, KECAMATAN JALAKSANA, KABUPATEN KUNINGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  115/2017	115/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	115/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 98 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	115/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan administrasi kependudukan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependdukan adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Permasalahan yang sekarang terjadi adalah adanya masyarakat, khususnya Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang tidak mendapatkan pelayanan E-KTP di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pemerintah dalam E-KTP bagi anggota Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anggota Ahmadiyah yang tidak mendapakan E-KTP di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data yuridis kualitatif. Metode spesifikasi penelitian deskriptif analitis dimulai dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif di Indonesia. Sedangkan metode analisis data yuridis kualitatif dimulai dengan cara mengumpulkan data, untuk kemudian dianalisis dengan cara menarik suatu kesimpulan yang kemudian dipakai untuk menjawab pertanyaan permasalahan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yang dimandatkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan adanya perlindungan hukum bagi Jamaah Ahmadiyah untuk mendapatkan E-KTP yang terdiri dari kebijakan penerbitan E-KTP, perlindungan oleh lembaga yang membuat undang-undang. Dengan demikian diperlukan adanya perencanaan yang baik oleh pemerintah terkait dengan penerbitan E-KTP, ketegasan dan solusi dari pemerintah untuk penerbitan E-KTP bagi Jamaah Ahmadiyah yang belum memiliki E-KTP.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.