• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA ZINAH DAN PERKEMBANGANNYA MENURUT RUU KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  092/217	092/217	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	092/217
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 145 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	092/217
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hukum islam
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Fenomena terkait perzinahan marak terjadi di Indonesia. Di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana zinah diatur dalam Pasal 284 KUHP yang merupakan produk penjajah Kolonial Belanda sehingga pengertian zinah dibatasi oleh persetubuhan yang dilakukan tanpa ikatan perkawinan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Hal ini berdampak luas dalam penegakan hukum maupun dampak sosial-budaya di masyarakat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Peneliti ini akan membahas tentang sistem penuntutan tindak pidana zinah menurut KUHP yang sesuai dengan perkembangan masyarakat indonesia dihubungkan dalam perspektif hukum Islam dan urgensi pembaharuan pengaturan dan pemidanaan perzinahan bagi indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dengan data primer dan sekunder dimana datadata dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan analisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 284 KUHP memiliki latar belakang pembentukan yang menganut nilai-nilai pemikiran “Barat” (Kolonial Belanda) yang individualisti-liberalis, hak-hak kebebasan individu yang sangat menonjol berbeda dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral adat dan agama berdasarkan kepercayaan masing-masing yang salah satu nya yaitu hukum Islam. Maka perlunya perluasan makna tindak pidana zinah dan alternatif pengaturan delik yang tepat di Indonesia. Pembaharuan hukum tindak pidana zinah menjadi pilihan penting melihat latar belakang dan urgensinya diadakan pembaharuan hukum pidana yang ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosfis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum)

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.