• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENGAMBIL BUNGA EDELWEISS DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GEDE PANGRANGO DIHUBUNGKAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  116/2017	116/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	116/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 96 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	116/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Konservasi Sumber Daya Alam
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Edelweiss merupakan tumbuhan pelopor bagi tanah vulkanik muda di hutan pegunungan dan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya di atas tanah yang tandus, tumbuhan ini sering dipetik oleh para pendaki yang tidak bertanggungjawab. Tumbuhan endemik ini merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang populasinya bisa punah apabila pemanfaatannya melebihi dari kemampuan tumbuhan tersebut berkembang biak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai perlindungan Edelweiss. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan. Data kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa pertama, penegakan hukum terhadap pelaku pengambil bunga Edelweiss di TNGGP belum sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum terhadap kejahatan pemetikan bunga Edelweiss belum berhasil memberikan efek jera. Kedua, faktornya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari para pendaki dan masyarakat, kurang tegasnya sanksi yang diberikan dan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum di kawasan TNGGP, serta kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.