• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM KONOSEMEN (BILL OF LADING) DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DIKAITKAN DENGAN KUHD , THE HAGUE VISBY RULES DAN THE HAMBURG RULES

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  165/2017	165/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	165/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 84 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	165/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	THE HAGUE VISBY RULES DAN THE HAMBURG RULES
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pihak ketiga dalam pengangkutan barang melalui laut mencakup pihak-pihak yang berada diluar perjanjian pengangkutan utama antara pengangkut dan penigrim. Dengan banyaknya pihak yang dapat didefinisikan sebagai pihak ketiga, menentukan kedudukan hukum mereka menjadi hal yang cukup rumit namun penting untuk menjamin kelancaran sebuah proses pengangkutan barang melalui laut, terutama dalam hal terjadinya penuntutan atas suatu kerugian. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam suatu proses pengangkutan barang melalui laut, jenis kasus yang diadili oleh pengadilan terkait pihak ketiga memiliki variabel-variabel yang berbeda sehingga setiap kasus harus dipandang sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam kasus tersebut dan hal ini membutuhkan norma-norma dan prinsip dalam menentukan kedudukan hukum pihak ketiga. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang melihat dan mempertimbangkan kenyataan yang terjadi dalam praktek pengangkutan barang melalui laut dan sejauh mana lingkup hak dan kewajiban yang dapat dikaitkan kepada para pihak pendekatan yuridis empiris, yakni dengan menelaah bahan pustaka primer, sekunder dan tersier, antara lain The Hague-visby Rules, Hamburg Rules, KUHD, konsep-konsep dasar pengangkutan laut, teori-teori tentang Bill of Lading dan kewajiban pengangkut. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum pihak ketiga dalam ranah Hukum Nasional dan Internasional belum cukup lengkap dan spesifik untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa pihak ketiga terkait dengan konosemen, sedangkan keputusan-keputusan pengadilan dari beberapa negara terkait permasalahan ini telah mengambil posisi yang tegas bahwa pihak ketiga tidak dapat memperoleh kedudukan hukum selayaknya pihak utama, namun terdapat pengecualian apabila pihak yang terlibat telah dinyatakan secara jelas dan eksplisit dalam bill of lading oleh pihak utama bahwa pihak yang dinyatakan sebagai pihak ketiga mampu memperoleh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Hal ini tentunya belum dapat dipandang secara konkrit dikarenakan keadaan yang terjadi dalam setiap kasus berbeda-beda.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.