• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN DI DAERAH BOJONEGORO JAWA TIMUR MENURUT HUKUM ADAT BOJONEGORO JAWA TIMUR DAN HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  302/2017	302/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	302/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	viii, 126 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	302/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	perkawinan , perceraian , harta bersama .
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Studi kasus ini meneliti terhadap kasus perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro Jawa Timur dan ini adalah merupakan kasus pembagian harta gono gini di mana dalam sengketa harta tersebut seorang istri mendapatkan bagian yang tidak seimbang dengan suaminya. sedangkan suaminya hampir mendapatkan seluruh harta kekayaannya yang diperoleh dari perkawinannya tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa harta bersama tersebut harus dibagi rata, sedangkan semua harta dikuasai oleh suaminya tersebut bersama ibunya. Selama perceraian harta kekayaan tersebut tidak dibagi rata oleh sang suami sehingga pemohon (istri) mengajukan hal tersebut ke Pengadilan Agama Bojonegoro Jawa Timur. Menurut jurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian harta gono-gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separuh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian yang dititik beratkan pada studi kepustakaan untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. Berdasarkan hasil Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik isteri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan. Adapun tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424 K/Sip/1959 adalah apabila terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi ½ (seperdua) bagian.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.