• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Tanggung Jawab Profesional Advokat atas Kesalahan Dalam Memberikan Layanan Jasa Hukum Menuju Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa di Indonsia

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  D4719	D4719	Perpustakaan Sekolah Pascasarjana	Tersedia

• Perpustakaan	Sekolah Pascasarjana
  Judul Seri	-
  No. Panggil	D4719
  Penerbit	: Bandung., 2020
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	perlindungan bagi Advokat tenaga professional
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• ABSTRAK Advokat adalah seorang profesional yang memiliki suatu standar normatif dalam menjalankan profesinya yaitu kode etik profesi dan norma hukum yang berlaku. Kode etik Advokat merupakan kewajiban-kewajiban yang melekat pada para Advokat dalam menjalankan profesinya. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan bagaimana kode etik Advokat Indonesia telah memadai dalam upaya mewujudkan profesionalisme Advokat, untuk memperoleh gambaran mengenai eksistensi organisasi Advokat dalam menegakan kode etik Advokat dan menemukan konsep tanggung jawab profesi Advokat atas pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat yang tepat dalam mewujudkan pembaharuan hukum penyelesaian sengketa. Penelitian disertasi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan antara pengaturan etika profesi Advokat Indonesia dan pengaturan kode etik Advokat di Thailand, Belanda dan International Bar Association (IBA). Hasil penelitian disertasi ini yaitu : Pertama, bahwa pengaturan mengenai profesi Advokat dan kode etik Advokat Indonesia mempunyai prinsip-prinsip pengaturan yang sama dengan Negara Thailand, Belanda dan termasuk International Bar Association. Hal-hal yang esensial terkait profesi Advokat seperti kemandirian, integritas, kompetensi Advokat, hubungan Advokat dengan klien, hubungan Advokat dengan Advokat teman sejawat telah tercantum pada kode etik Advokat Indonesia. Namun demikian, pelayanan jasa hukum oleh Advokat di Indonesia masih belum baik, karena masih sering terjadi pelanggaran terhadap kode etik oleh Advokat. Pelayanan jasa hukum yang belum baik ini disebabkan Advokat belum memahami kode etik profesi Advokat dan kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap Advokat. Kedua, eksisitensi organisasi Advokat sangat penting dan strategis dalam mewujudkan profesionalisme Advokat di Indonesia. Organisasi Advokat mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas profesi (professional quality) dan melakukan pengawasan (controling) terhadap Advokat serta menetapkan dan menegakan kode etik profesi Advokat. Mengingat pentingnya peran organisasi Advokat di Indonesia, maka Undang-Undang Advokat mewajibkan seluruh Advokat di Indonesia mempunyai Organisasi Advokat. Organisasi Advokat yang banyak di Indonesia menjadi kendala dalam menentukan kode etik Advokat, penegakan kode etik, pengawasan dan pembinaan Advokat serta memungkinkan adanya perpindahan Advokat yang telah dijatuhi sanksi oleh organisasi Advokat yang sebelumnya ke organisasi Advokat yang lainnya. Keberadaan organisasi Advokat di Indonesia berbeda dengan model organisasi Advokat di Negara Thailand, Belanda dan organisasi Advokat di dunia yang hanya memiliki satu organisasi Advokat. Ketiga, konsep tanggung jawab profesional (professional liability) Advokat merupakan tanggung jawab seorang Advokat selaku tenaga profesional atas pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat dalam bentuk menerima sanksi etik yang diberikan Dewan Kehormatan Advokat. Menurut konsep tanggung jawab profesional, Advokat tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, apabila belum dinyatakan bersalah oleh Dewan Kehormatan Advokat.Adanya penerapan konsep tanggung jawab profesional (professional liability) Advokat dapat memberikan perlindungan bagi Advokat selaku tenaga professional dalam memberikan layanan jasa hukum. ABSTRACT Advocate was a professional who had a normative standard in carrying out his profession, namely professional code of ethics and applicable legal norms. The Advocate's code of Ethics was an obligation inherent to the advocates in carrying out his profession. This research was conducted to determine how the Indonesian advocates code of ethics had been adequate in an effort to realize the professionalism of advocates, to obtain an overview of the existence of the BAR Association in redefining the Advocates Code of Ethics and The concept of advocate’s profession responsibility for violations of the Adcovates Professional Code of Ethics was realizing the legal reform of dispute resolution. This dissertation research used normative legal research with normative juridical approaches. The research also used comparative approaches by comparing the Indonesian Advocates ethical Profession and the Advocate’s code of Conduct in Thailand, the Netherlands and the International Bar Association (IBA). The results of this dissertation study were: first, that the regulations on the Advocate profession and the Indonesian Advocates code of Ethics had the same regulatory principles as Thailand, Netherlands and International Bar Association. Essential matters related to advocate profession such as self-reliance, integrity, competence advocate, advocate relationship with clients, relationship advocate with a colleague advocate had been listed on the Indonesian Advocates code of ethics. Nevertheless, legal services by advocates in Indonesia were still not good, because there was still often a violation of the code of Ethics by advocates. The service of legal services had not been this good because advocates had not understood the code of profession of ethics advocate and lack of coaching and supervision against advocates. Secondly, the excitation of the Bar Association is very important and strategic in realizing the professionalism of advocate in Indonesia. The BAR Association had a role in enhancing professional quality and conducting controling against advocate and establishing and reprising the Advocates professional code of ethics. Given the importance of the role of the Bar Association in Indonesia, the Advocate law required all advocates in Indonesia to have Bar Association. Indonesia’s Bar Association had become an obstacle in determining advocate code of ethics, enforcement of ethical code, supervision and coaching advocates and enabling the transfer of advocates who had been sanctioned by the Bar Association another Bar Association. The existence of the Bar Association in Indonesia was different from the Bar Association model in Thailand, Netherlands and Bar Association in the world that had only one Bar Association. Third, the concept of Advocates professional liability was the responsibility of an advocate as a professional person for violations of the Advocates Professional Code of Ethics in the form of receiving ethical sanctions given the Advocate honorary board. According to the concept of professional responsibility, the advocate could not be prosecuted both criminal and civil law, if it had not been found guilty by the Advocate's honorary board.The implementation of advocates professional liability could provide protection for advocates as professionals in providing legal services

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.