• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Tidak ada salinan data

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	070/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 95 hal,30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perseroan Terbatas, Pembubaran, Penetapan Pengadil
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan suatu kaidah hukum yang mengatur mengenai pembubaran perseroan terbatas. Pada Pasal 146 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai pembubaran perseroan terbatas melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat penelitian ini dengan tujuan menganalisis pelaksanaan mengenai pembubaran perseroan terbatas oleh pemegang saham melalui penetapan pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta merumuskan akibat hukum dari penetapan pengadilan yang membubarkan perseroan terbatas tanpa diketahui oleh Direksi dan Komisaris terhadap pihak yang berkepentingan. Penelitian ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan dipaparkan dengan metode deskripsi analitis. Metode pendekatan yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data difokuskan pada data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, teori hukum, literatur hukum, dan materi lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan pembubaran perseroan terbatas seharusnya merupakan putusan bukan penetapan pengadilan. Kedua, akibat hukum dari penetapan pengadilan yang membubarkan perseroan terbatas tanpa diketahui oleh Direksi dan Komisaris yaitu penetapan tersebut tidak sah dan dapat dilakukan pembatalan oleh Mahkamah Agung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.