• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DISKRIMINASI KESEMPATAN MENDAPATKAN UPAH BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA DITINJAU DARI CEDAW TAHUN 1979, KONVENSI ILO NOMOR 100 TAHUN 1951, DAN KONVENSI ILO NOMOR 111 TAHUN 1958

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Tidak ada salinan data

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	118/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xv, 124 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Konvensi ILO No. 100, Konvensi ILO No. 111, dan CE
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi ILO No. 100, Konvensi ILO No. 111, dan CEDAW dapat dikatakan sebagai salah satu upaya penting untuk mengatasi diskriminasi upah bagi tenaga kerja perempuan. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana implementasi ratifikasi konvensi-konvensi tersebut ke dalam hukum nasional terkait diskriminasi kesempatan untuk mendapatkan upah terhadap buruh perempuan di Indonesia dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi konvensikonvensi tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini dengan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan buku-buku literatur, peraturan nasional maupun konvensi internasional, serta dokumen Perserikatan BangsaBangsa lainnya. Penulis menggunakan data sekunder seperti wawancara yang berkaitan dengan pengaturan mengenai upah dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum hak asasi manusia dalam ranah internasional. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan meskipun telah terdapat pengaturan mengenai anti diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja dari mulai Undang-Undang Dasar sampai dengan Undang-Undang, namun dalam implementasinya, peraturan-peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan benar dikarenakan undang-undang ratifikasi yang ada hanya melakukan pengulangan terhadap norma yang diatur dalam konvensi. Lebih lanjut, terdapat peraturan gubernur yang diskriminatif sehingga dalam praktiknya, masih terdapatnya diskriminasi kesempatan terhadap perempuan di tempat kerja. Penulis memberikan saran kepada pemerintah agar meningkatkan implementasi dari Konvensi ILO No. 100, Konvensi ILO No. 111, serta CEDAW dengan cara merevisi peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan atau dengan membuat peraturan baru agar sanksi dan prosedur terhadap pelanggaran lebih efektif dan tidak merugikan para pekerja perempuan di masa depan. Pemerintah juga sudah seharusnya mengikuti rekomendasi-rekomendasi dari Komite CEDAW dan ILO seperti melakukan kerjasama dengan mitra sosial agar Indonesia dapat melakukan kewajiban internasional akibat meratifikasi konvensi tersebut

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.