• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI SEKITAR SUNGAI CINAMBO SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENCEMARAN SUNGAI CINAMBO KOTA BANDUNG

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  124/2018	124/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	124/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 68 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	pencemaran akibat kegiatan industri
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Sungai Cinambo mengalami pencemaran akibat kegiatan industri CV.Sandang Sari yang menghasilkan limbah tanpa dikelola terlebih dahulu pada Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), akibat limbah tersebut menjadi sebab langsung pencemaran Sungai Cinambo menjadi semakin parah yang mengakibatkan warga yang dialiri Sungai Cinambo yaitu Kampung Bebedahan RW 02 Kelurahan Babakan Penghulu mengalami kerugian akibat dampak yang ditimbulkan, langkah pemerintah dalam menindak CV. Sandang Sari melakukan penghentian sementara kegiatan pengelolaan air limbah sebagai langkah preventif pencemaran semakin luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum masyarakat yang dapat ditempuh oleh masyarakat terkait pencemaran sungai, dan meminta tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung terkait permasalahan pencemaran Sungai Cinambo Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan diperkuat dengan data-data yang sifatnya primer berupa wawancara dan bersifat sekunder yaitu berupa bahanbahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa, pertama Masyarakat dapat melakukan upaya hukum di luar pengadilan dan di pengadilan. Di luar pengadilan dapat melakukan upaya Mediasi yang mempertemukan pihak masyarakat dan pihak industri yang dimediasi oleh pemerintah dalam menjawab segala tuntutan dan kepentingan kedua belah pihak, di pengadilan dapat melalui gugatan perdata kelompok RW 02 Babakan Penghulu kepada industri yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, tanggung jawab pemerintah terkait pencemaran Sungai Cinambo dengan melakukan upaya hukum administrasi yang lebih tegas yaitu mencabut izin industri yang terbukti secara jelas melakukan pencemaran secara terus menerus bila teguran dan sanksi administrasi lainnya tidak dicermati pihak industri

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.