• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia pada Perbuatan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Subkontrak Pengadaan Barang/Jasa Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  151/2018	151/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	151/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	ix, 134 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bar
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Subkontrak pada pengadaan barang/jasa (PBJ) hanya diperbolehkan terhadap sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Namun kenyataannya, dalam praktik ditemukan pelanggaran subkontrak terhadap seluruh pekerjaan utama. Penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan bukan oleh Perusahaan Penyedia, melainkan oleh pihak ketiga yang telah meminjam nama Perusahaan Penyedia. Akibatnya, hasil dari proyek pengadaan menjadi tidak sesuai mutu dan juga volume yang disepakati. Penelitian ini bertujuan menganalisa faktor penyebab pelanggaran subkontrak PBJ, dan tanggung jawab perusahaan penyedia pada perbuatan Pihak Ketiga dalam perjanjian subkontrak PBJ. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, terhadap data primer dan sekunder. Data tersebut kemudia digunakan untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang berupa sinkronisasi fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pelanggaran subkontrak PBJ terdiri dari faktor eksternal, yaitu disebabkan lemahnya implementasi regulasi izin usaha terkait Sertifikat Badan Usaha. Dan faktor internal, disebabkan rendahnya dukungan terciptanya Vendor Management System. Pihak yang bertanggung jawab adalah perusahaan penyedia. Hal ini berdasarkan asas kepribadian (Pasal 1315 j.o Pasal 1340 KUHPerdata), asas konsensualisme (Pasal 1320 j.o Pasal 1338 KUHPerdata), dan Etika Pengadaan (Pasal 6 Perpres PBJ). Konsekuensinya, berdasarkan Pasal 87 ayat (4) Perpres PBJ perusahaan penyedia dikenakan denda, dan berdasarkan Pasal 118 Perpres PBJ dikenakan sanksi administratif, pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.