• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu atau Musik Terhadap Pelaku Usaha Karaoke yang Melakukan Wanprestasi atas Kewajiban Pembayaran Royalti Dikaitkan dengan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  153/2018	153/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	153/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 106 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Royalti, Wanprestasi, Kewenangan, LMKN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pembayaran royalti merupakan bentuk nyata penghargaan oleh pelaku usaha karaoke terhadap pencipta atas karya cipta lagu atau musik yang diciptakannya dengan menggunakan waktu, tenaga, bahkan biaya. Pelaku usaha karaoke wajib membayarkan royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai dengan perjanjian lisensi yang dibuat antara LMK dan pelaku usaha karaoke. Jika pelaku usaha karaoke tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar royalti kepada LMK hal ini apat dikatakan wanprestasi atas perjanjian lisensi. Demi melindugi hak ekonomi pencipta, Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengamanatkan dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga pemungut royalti di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan penarikan royalti terhadap penggunaan karya cipta lagu atau musik secara komersial. Namun kewenangan LMKN dalam memungut royalti patut dipertanyakan mengingat banyaknya LMK yang sudah beroperasi sebelumnya dengan kewenangan yang sama.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.