• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KAJIAN HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI PT PENGERUKAN INDONESIA SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN OLEH PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SEBAGAI INDUK PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  158/2018	158/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	158/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 99 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam upaya mengembangkan usaha suatu perusahaan dapat ditempuh dengan cara membuat perusahaan grup, dengan cara mengakuisisi perusahaan lain. Hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan dapat terjadi dikarenakan adanya kepemilikan saham mayoritas melebihi 51% dan dapat dikatakan hubungannya merupakan satu kesatuan ekonomi namun memiliki entitas yang terpisah sesuai dengan yang tertera pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana tanggungjawab induk perusahaan dalam pelepasan saham anak perusahaan dan tindakan restrukturisasi yang seharusnya dilakukan oleh induk perusahaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan adalah metode spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunderm dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan tanggungjawab Pelindo II dalam pelepasan saham Rukindo hanya sebesar saham kepemilikannya pada Rukindo dengan berlakunya prinsip limited liability berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas, kemudian tindakan restrukturisasi yang seharusnya dilakukan oleh Pelindo II meliputi bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan organisasi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.