• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAIMANA PASAL 7 JO PASAL 15 UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR:174/PID.SUS/2015/PN.JKT . BRT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  397/2018	397/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	397/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 165 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	penegakan hukum pidana.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• F enomena kehadiran ISIS tidak hanya membawa kekacauan di Suriah dan Irak namun juga memberikan dampak ketakutan ke banyak negara. Se tiap tahunya ISIS menerima banyak pemuda dan pemudi dari penjuru dunia yang bergabung bersama oganisasi mereka. Tidak selesai sampai disitu, kini pasca melemahnya ISIS di timur tengah dan pulangnya mantan anggota ISIS ke negara asal mereka masi ng - masing hall ini mem unculkan ketakutan dan kekhawatiran baru bagi banyak pihak akan potensi ancaman terror di dalam negeri. Studi Kasus ini menganalisa kasus warga negara Indonesia mantan anggota ISIS yang kembali ke Indonesia. Selama berada di suriah terdakwa mengikuti pelaihan militer dan menjalankan tugas menjaga markas , atas perbuatan tersebu t hakim menghukum terdakwa dengan percobaan tindak pidana terorisme mengunakan P asal 7 Jo. Pasal 15 Undang Undang nomor 15 tahun 2003 . Melalui penulisan tugas akhir s tudi kasus ini pen eliti ingin mengingatkan kembali pentingnya menjaga prinsip dan asas - asas hukum dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksaminasi studi kasus hukum, dengan menggunakan pendekatan juridis - normative, peneliti mengambil sumber keilmuan hukum dari berbagai liter atur , buku , jurnal , draft , naskah akademik , dan peraturan perundang - undangan yang terkait. Pembahasan dan penelitian eksaminasi yang telah dilakukan pada akhirnya membawa kesimpulan, bahwa terhadap putusan 174/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT seharusnya mendapatka n putusan bebas ( vrijpark ). Pertimbangan hukum hakim yang telah ternyata tidak memeriksa setiap unsur pasal 7 dan pasal 15 dengan rinci dan lengkap. Majelis hakim memberatkan diri kepada kepentingan hukum negara, dengan sangat tidak berimbang dan mengabaik an kepentingan hukum terdakwa , hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip “triangle paradigm” da n tujuan dari Undang Undang 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.