Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

PERAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN MUTASI SEBAGAI BENTUK SANKSI ADMINISTRASI TIDAK LANGSUNG

Berdasarkan
UU ASN, mutasi merupakan bagian dari manajemen ASN
yang dilakukan berdasarkan prinsip
good governance

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    403/2018403/2018Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    403/2018
    Penerbit : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    viii, 56 hal, 30 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    NONE
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    omisi ASN, Mutasi , Pengawasan Komisi ASN
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Berdasarkan
    UU ASN, mutasi merupakan bagian dari manajemen ASN
    yang dilakukan berdasarkan prinsip
    good governance
    dalam sistem merit, namun
    praktiknya mutasi sering disalahgunakan untuk alasan politis dan kental dengan
    konflik kepentingan yang tidak dibenarkan dalam p
    eraturan perundang
    -
    undangan.
    Hal ini mengindikasi adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai
    ASN. Komisi ASN kemudian dibentuk untuk menggulangi masalah tersebut,
    namun tugas dan fungsi Komisi ASN terhambat dengan terbatasnya regulasi serta
    lem
    ahnya metode pengawasan.
    Penulisan ini dilakukan secara yuridis
    -
    normatif dengan melakukan studi
    lapangan wawancara terhadap Komisi ASN sebagai lembaga pengawas kode etik
    dan kode perilaku ASN. Tujuan dari Penulisan ini untuk menentukan langkah
    -
    langkah yan
    g efektif
    guna
    diimplementasikan dalam dunia kepegawaian sebagai
    tugas dan fungsi Komisi ASN dalam meningkatkan kode etik dan kode perilaku
    Pegawai ASN.
    Berdasarkan
    hasil p
    enulisan ini ditemui banyak terjadi pelanggaran dalam
    pelaksanaan mutasi yang kera
    p digunakan sebagai bentuk sanksi administrasi tidak
    langsung. Hal ini tidak sesuai dengan penerapan sistem merit sebagaimana yang
    terdapat dalam UU ASN dan PP Manajemen PNS sehingga menimbulkan kerugian
    terhadap banyak elemen pelayanan publik.
    S
    elain
    itu
    , pengawasan yang dilakukan
    oleh KASN dinilai masih lemah dari sisi metode pengawan itu sendiri sehingga
    diperlukan peningkatan metode pengawasan oleh KASN.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


Informasi